Konsentrasi Massa Aksi 22 Mei Hanya di Sarinah-KPU-Bawaslu

Selasa, 21 Mei 2019 15:03 WIB

Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat tiba di Sarinah, Jakarta, 21 Mei 2019. Massa ini melakukan aksi menolak hasil pemilu 2019 karena menganggap terjadi kecurangan. TEMPO/Halida Bunga Fisandra

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pembina Majelis Syuro DPP Front Pembela Islam (FPI) Muchsin Alatas mengatakan unjuk rasa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat atau Aksi 22 Mei akan dilakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilu dan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca: Menjelang Aksi 22 Mei, Kepolisian Tetapkan DKI Jakarta Siaga Satu

Dia menyampaikan bahwa titik kumpul berada di Pusat Perbelanjaan Sarinah. "Sesudah Salat Asar ya. Kami enggak tahu sampai jam berapa, itu hak korlapnya," kata Muchsin saat dihubungi Tempo, Selasa, 21 Mei 2019.

Menurut dia, untuk agenda unjuk rasa belum mengetahui secara detail. Ia menyampaikan pengunjuk rasa akan memadati sepanjang Jalan Thamrin.
"Nanti korlap yang mengarahkan, kalau suruh sahur kita sahur," kata dia.
Sebelumnya, Juru bicara Persaudaraan Alumni 212, Novel Bakmumin mengatakan Aksi 22 Mei digelar untuk menuntut KPU agar menghentikan pengumuman hasil Pemilu. “Karena sudah dipastikan akan mengumumkan untuk kemenangan 01 (Jokowi - Ma’ruf Amin). Karena diduga kuat telah melakukan kecurangan yang tersistem,” kata Novel, Kamis, 16 Mei 2019.

Beberapa waktu sebelumnya, ancaman massa juga dikumandangkan anggota Dewan BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Amien Rais. Dia mengancam akan melakukan people power, saat melakukan unjuk rasa di KPU, 31 Maret 2019.

Baca: Kivlan Zen Mengaku Flu Berat, Pastikan Tidak Ikut Aksi 22 Mei

Advertising
Advertising

"Kalau misalnya tim kami bisa membuktikan kecurangan sistematis dan masif, maka kita tidak akan ke MK lagi. Kita akan people power," kata Amien dalam orasinya. Belakangan Amien mengganti istilah people power dengan gerakan kedaulatan rakyat.

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

6 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

7 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

9 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

10 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

10 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

11 jam lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

12 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

13 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

13 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

15 jam lalu

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

Kata KPU soal gugatan PDIP di PTUN

Baca Selengkapnya