Kata Fadli Zon Soal Namanya Jadi Kandidat Wakil Ketua DPR

Rabu, 15 Mei 2019 16:40 WIB

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon berfoto bersama pendukung seusai Salat Jumat di Masjid Al Azhar, Jakarta Selatan, Jumat, 19 April 2019. Tempo/Irsyan Hasyim

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tak banyak berkomentar soal namanya yang disebut sebagai kandidat wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Gerindra periode 2019-2024. Fadli mengatakan partainya belum membicarakan perihal itu.

Baca juga: PDIP Wacanakan Puan Ketua DPR, Fadli Zon: Masih Terlalu Dini

"Belum, belum sama sekali. Itu kan cerita bulan Oktober. Masih empat sampai lima bulan lagi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019.

Nama Fadli Zon sebagai kandidat wakil ketua DPR ini sebelumnya dilontarkan anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Raden Muhammad Syafii. Kendati begitu, Syafii berujar hal tersebut juga belum secara resmi dibahas di internal partainya.

"Secara resmi belum, tapi rumornya Fadli Zon," kata Syafii kepada Tempo, Rabu, 15 Mei 2019.

Advertising
Advertising

Syafii mengatakan Fadli dianggap masih kredibel sebagai pimpinan parlemen. Menurut dia, partainya juga tak mendapat komplain dari masyarakat soal kinerja Fadli yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. "Pak Fadli tidak mengecewakan publik Indonesia sebagai pimpinan DPR."

Fadli menganggap beredarnya nama dia sebagai kandidat pimpinan DPR masih sebatas pendapat. Namun, ia mengaku siap mendapatkan penugasan apa pun dari partai.

"Kalau tugas dari partai kan apa pun kami siap," ucapnya.

Di pemilihan legislatif 2019, Fadli Zon kembali maju dari daerah pemilihan Jawa Barat V yang meliputi Kabupaten Bogor. Dia meraih suara terbanyak di dapil tersebut, sekaligus calon legislator dengan raihan suara tertinggi dari Gerindra.

Menurut Fadli, perhitungan timnya sejauh ini mencatat perolehan suara sebanyak 230 ribu. Angka ini diprediksi unggul jauh dari caleg yang menempati posisi kedua, Primus Yustisio, yang maju dari Partai Amanat Nasional.

Baca juga: Puan Maharani Ketua DPR? Demokrat: Bukan Soal Layak Tak Layak

"Saya sering turun ke dapil dua tahun terakhir. Tidak menggunakan money politic untuk itu. Saya juga menyuarakan aspirasi masyarakat di Kabupaten Bogor," kata Fadli Zon ihwal kunci kelolosannya ke Senayan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3, posisi pimpinan DPR menjadi hak lima partai pemenang pileg 2019. Pemenang pertama berhak atas kursi ketua DPR, sedangkan empat partai lainnya mendapat posisi wakil ketua.

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan perhitungan manual Komisi Pemilihan Umum menempatkan Gerindra dalam lima besar pemenang pemilihan legislatif 2019. Merujuk data di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU, partai yang menempati lima besar secara berturut-turut ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Berita terkait

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

17 jam lalu

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

Imam Budi Hartono sudah memegang surat keputusan dari DPP PKS untuk maju Pilkada Depok 2024 dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar.

Baca Selengkapnya

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

23 jam lalu

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bicara mengenai peluang pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dan PKS. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Tidak Mundur dari Jabatan Menhan Meskipun Masa Transisi Presiden Terpilih, Sebab...

1 hari lalu

Prabowo Tidak Mundur dari Jabatan Menhan Meskipun Masa Transisi Presiden Terpilih, Sebab...

Apa alasan Prabowo Subianto tak melepas jabatan Menhan, padahal sibuk transisi sebagai presiden terpilih?

Baca Selengkapnya

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

1 hari lalu

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

2 hari lalu

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

PPP mencabut dalil dalam permohonan sengketa pileg soal perpindahan ribuan suara mereka ke PAN dan Gerindra. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Partai Gerindra Pangkalpinang Diserbu Pelamar Wali Kota

2 hari lalu

Partai Gerindra Pangkalpinang Diserbu Pelamar Wali Kota

Gerindra membuka pendaftaran untuk posisi wali kota.

Baca Selengkapnya

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Zulhas mengatakan masyarakat tak perlu mengkhawatirkan soal jatah menteri dari partai koalisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

3 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

3 hari lalu

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

Partai Gerindra menuding KPU menggelembungkan suara Partai NasDem di 53 kecamatan di Majalengka dan Subang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

3 hari lalu

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

PKB mengklaim tak minta jatah kursi menteri jika kelak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Soal menteri, kata PKB adalah hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya