PDIP Wacanakan Puan Ketua DPR, Fadli Zon: Masih Terlalu Dini

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyampaikan orasi di Wisma Yayasan Pembangunan Indonesia (YPI), Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 7 Februari 2019. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyampaikan orasi di Wisma Yayasan Pembangunan Indonesia (YPI), Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 7 Februari 2019. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan tidak ada masalah dalam wacana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjuk Puan Maharani menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. Sebagai partai pemenang pemilu 2019 dari hasil penghitungan sementara, Fadli mengatakan PDIP memang berhak menentukan sosok Ketua DPR.

    "Itu masih cerita bulan Oktober, saya kira terlalu dini untuk kita lihat. Nanti kita lihat pada waktunya," kata Fadli, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 14 April 2019.

    Baca: Puan Maharani Ketua DPR? Demokrat: Bukan Soal Layak Tak Layak

    Fadli enggan mengomentari sosok Puan sebagai pemimpin. Ihwal Puan yang berpeluang menjadi perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR, Fadli juga menilai tak ada hal spesial.

    "Saya pikir laki-laki atau perempuan gak ada masalah. Yang penting kompetensinya. Saya tak melihat masalah gender di Indonesia itu menjadi satu hal yang bisa menjadi segregasi," ujar Fadli.

    Fadli juga menyinggung  sosok Ketua DPR yang umumnya memiliki karir panjang di dunia politik. Puan sendiri saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2014-2019. Puan juga pernah menjabat Ketua Fraksi PDIP di DPR 2009-2014 dan sudah tiga periode menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDIP.

    Nama Puan muncul setelah Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengakui bahwa Puan yang saat ini menjabat Ketua DPP PDIP adalah kader yang paling berpeluang menjadi Ketua DPR. Basarah menilai Puan memiliki kapasitas menjadi Ketua  DPR karena berbagai pengalamannya di dunia politik.

    EGI ADYATAMA | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.