TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya membuka peluang bergabung dengan koalisi Joko Widodo. Viva berujar partainya menilai berada di dalam atau luar pemerintahan sama baiknya demi kepentingan masyarakat.

Baca juga: Elite PAN Hadiri Buka Puasa Bersama, Aburizal: Tak Bicara Koalisi

"PAN masih membuka peluang untuk bersama-sama dengan pemerintah," kata Viva di kantornya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019.

Viva juga tak mempersoalkan jika peluang yang disediakan oleh koalisi Jokowi adalah kerja sama di parlemen, bukan kabinet. "Boleh saja karena itu adalah merupakan keputusan dari TKN (Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf)," kata dia.

PAN sebelumnya sempat bergabung dalam koalisi pemerintah dan mendapat portofolio menteri di kabinet Jokowi. Namun, partai berlambang matahari terbit ini keluar dari koalisi pemerintah lantaran memutuskan mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di pemilihan presiden 2019.

Pascapencoblosan pemilihan presiden 2019, santer isu bahwa PAN akan kembali merapat ke koalisi Jokowi. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga telah bertemu Jokowi setidaknya tiga kali selepas pemilu.

Viva mengklaim partainya masih menunggu hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum yang akan diumumkan pada 22 Mei nanti. Dia berujar, arah politik PAN ke depan akan diumumkan setelah pemilu rampung, termasuk semisal ada gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

"Setelah keputusan KPU itu PAN akan menentukan sikap apa yang terbaik bagi PAN yang akan diputuskan di munas (musyawarah nasional) atau rakernas (rapat kerja nasional) PAN," ujarnya.

Meski menunggu hasil resmi, Viva tak menampik partainya menjajaki komunikasi dengan koalisi Jokowi. Dia menyebut komunikasi dengan kubu Jokowi berjalan intensif dan lancar kendati sempat berbeda pilihan politik.

Baca juga: Melihat Langkah Kubu Jokowi Dekati PAN - Demokrat Setelah Pemilu

Partai koalisi Jokowi lebih leluasa membicarakan kemungkinan merangkul oposisi di parlemen. Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johny G. Plate mengatakan peluang koalisi ini terbuka lantaran kubu Jokowi ingin adanya gotong royong antara pemerintah dan parlemen. Koalisi di parlemen ini terutama menyangkut posisi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

"Di MPR tentu kami membuka ruang kerja sama juga. Misalnya akan ada satu institusi lain yaitu DPD, maka kami tentu membangun relasi politik dengan DPD dengan partai non TKN KIK yang ada di BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) 02," kata Johny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019.

Menurut Johny, peluang koalisi di parlemen memang menjadi kewenangan partai-partai politik. Namun ihwal kabinet, kata dia, NasDem mengatakan hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Dia pun mengklaim partai-partai Koalisi Indonesia Kerja yang lain mengusung semangat serupa dan menyerahkan persoalan kabinet kepada Jokowi.

"Faktor kabinet itu kewenangan presiden harus sama-sama kita hormati hak prerogatif presiden. Sedangkan portofolio politik lainnya di luar kabinet itu adalah semua domain partai politik," kata dia.