TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johny G. Plate mengatakan Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Jokowi - Ma'ruf Amin membuka peluang koalisi di parlemen dengan partai oposisi. Koalisi di parlemen ini terutama menyangkut posisi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

"Di MPR tentu kami membuka ruang kerja sama juga. Misalnya, ada satu institusi lain yaitu DPD," kata Johny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019. Kubu Jokowi tentu membangun relasi politik dengan DPD dengan partai non TKN KIK yang ada di Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga.

Baca: Sikap Koalisi Jokowi Terbelah Soal Peluang Demokrat - PAN Gabung

Sebelumnya, seorang anggota TKN Jokowi - Ma'ruf mengatakan peluang koalisi juga terbuka untuk posisi pimpinan komisi-komisi di DPR. Johny mengakui peluang terbuka, namun menurut dia pembicaraan belum sampai sejauh itu.

Johny mengatakan peluang koalisi ini terbuka lantaran kubu Jokowi ingin ada gotong royong antara pemerintah dan parlemen. Meski begitu, dia mengklaim gotong royong ini tak serta merta berarti bagi-bagi kekuasaan dan jabatan.

Baca: Sebut Kriteria Pemenang Pemilu, Zulhas ...

"Kita lihat dari sisi kontribusi politik. Apa sumber daya yang dimiliki maka itu kita tempatkan negara sebagai yang utama." Koalisi, kata dia, tak akan menghilangkan check and balances dari legislatif ke pemerintah.

Menurut Johny, peluang koalisi di parlemen memang kewenangan partai. Namun soal kabinet, kata dia, adalah hak prerogatif presiden. Partai-partai Koalisi Indonesia Kerja yang lain mengusung semangat serupa menyerahkan persoalan kabinet kepada Jokowi. "Portofolio politik lainnya di luar kabinet semua domain partai politik."