TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menganggap ucapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono menyindir pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab kendati keduanya tak menyebut nama.

Baca juga: Wiranto: Tim Hukum Nasional Hadapi Upaya Delegitimasi Pemilu

"Saya kira orang bisa dengan mudah menafsirkan begitu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.

Wiranto sebelumnya mengatakan ada tokoh di luar negeri yang berusaha menghasut masyarakat untuk menolak hasil pemilu. Hal ini disampaikan Wiranto saat membuka rapat koordinasi membahas keamanan pascapemilu di kantornya, Senin kemarin, 6 Mei 2019.

"Ada tokoh di luar negeri yang setiap hari ngomong ngomporin masyarakat, menghasut masyarakat untuk melakukan langkah-langkah inkonstitusional," kata Wiranto.

Hendropriyono melontarkan pernyataan senada. Mertua dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa ini mengatakan agar warga negara Indonesia keturunan Arab tidak memprovokasi masyarakat. Hendro membantah pernyataannya itu berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Fadli menilai ucapan tersebut tak sepantasnya dilontarkan, apalagi oleh Wiranto selaku pejabat negara. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini menyebut Rizieq merupakan orang yang dihormati. Fadli menyebut, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan pernah menyambangi Rizieq di Mekkah.

"Setahu saya yang pernah menemui Habib Rizieq di Arab adalah Kepala BIN, Kapolri, dan juga banyak tokoh-tokoh nasional lain," kata Fadli.

Baca juga: Soal Rencana Bikin Tim Hukum Nasional, BPN Prabowo: Copot Wiranto

Tempo berusaha mengkonfirmasi pertemuan Tito dan Budi Gunawan dengan Rizieq dengan juru bicara Markas Besar Polri dan BIN, tetapi belum direspons.

Fadli juga mengkritik rencana Wiranto membentuk tim hukum nasional yang akan memantau ucapan para tokoh dalam rangka mencegah upaya pendelegitimasian penyelenggaraan dan hasil Pemilihan Umum 2019. Dia mengatakan bahwa kebebasan berpikir dan berpendapat dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945.

"Ucapan-ucapan Wiranto belakangan ini cenderung melawan konstitusi menurut saya," kata dia.