Aktivis Buruh Diundang Jokowi, Ini Usul Revisi PP Pengupahan

Sabtu, 27 April 2019 13:25 WIB

Capres nomor urut 01, Jokowi, berfoto dengan para pendukungnya di Gedung Budaya Sabilulungan, Kabupaten Bandung, Selasa, 9 April 2019. Pada kesempatan ini, Jokowi menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan bagi buruh dan pekerja. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Para aktivis buruh mengusulkan tiga poin revisi untuk Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi pada Jumat, 26 April 2019. Pertama ialah mengembalikan hak berunding dalam penetapan upah minimum. Kedua, formulasi kenaikan upah minimum yang selama ini ditentukan sepihak oleh pemerintah dengan rumus inflasi plus pertumbuhan ekonomi juga diminta untuk diubah.

Serikat organisasi buruh meminta agar mekanisme formulasi kenaikan upah ini dikembalikan melalui perundingan sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Ketiga, pemberlakuan upah minimum sektoral di seluruh wilayah Indonesia yang memang ada sektor industri," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal, di rumah calon presiden Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat malam, 26 April 2019.

Baca: Jokowi Bertemu Para Presiden Buruh Indonesia

Pertemuan dengan Presiden Jokowi itu diikuti pula oleh Andi Gani, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid, Presiden Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Mukhtar Guntur Kilat, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Saiful Musi dan Ilhamsyah Boing. Adapun Jokowi didampingi Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Andi Gani mengusulkan desk pidana di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang khusus menangani isu-isu perburuhan. Desk itu nantinya ditangani pejabat polisi setingkat komisaris besar atau ajun komisaris besar.

Said mengakui sempat ada guyonan mengenai perbedaan dukungan di pemilihan presiden 2019 yang dilontarkan Gani. Gani, kata Said, berseloroh bahwa Said adalah pendukung Prabowo Subianto yang menjadi rival Jokowi di pilpres 2019. "Pak Jokowi sangat menghormati pilihan itu. Beliau mengatakan ya oke enggak ada masalah, kita membangun persatuan bangsa," ujar Said Iqbal.

Advertising
Advertising

Said menilai tak ada yang politis dalam pertemuannya dengan Jokowi. Jika Moeldoko kemudian beranggapan lain, kata Said, itu hanyalah persepsi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin itu. "Enggak ada nuansa politis, sangat cair.”

Baca: KSPI Klaim 70 Persen Buruh Anggotanya Pilih Prabowo - Sandi

Namun ia mengakui bahwa Moeldoko benar tentang Jokowi. “Pak Jokowi banyak tersenyum dan mengapresiasi apa yang disampaikan," kata Said.

Moeldoko sebelumnya mengatakan bahwa semua pemimpin serikat buruh bertemu dengan Jokowi, termasuk Said Iqbal yang mendukung Prabowo Pemerintah, kata dia, ingin merangkul semua.

Said Iqbal menyampaikan kepada Jokowi tentang rencananya menggelar aksi di Hari Buruh di Istora Senayan, Jakarta. Jokowi, kata Said, mempersilakan dan menyebut hal itu merupakan hak konstitusional, serta berpesan agar menjaga ketertiban dan damai.

KSPI akan mengundang Prabowo dalam aksi Hari Buruh dan diagendakan berorasi. "Sekitar jam 12.15 (Prabowo) akan pidato di hadapan buruh-buruh KSPI sekitar tujuh puluh lima ribu orang," ujarnya.

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

2 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

3 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

5 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

6 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

6 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

7 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

7 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

9 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

18 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya