TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto menegaskan tak ada konspirasi antara pemerintah dengan panitia penyelenggara pemilihan umum. Hal ini merupakan bentuk klarifikasi dari pemerintah, terkait sejumlah tudingan pasca Pemilu 2019 berakhir.

Baca juga: Wiranto Minta Pengerahan Brimob ke Jakarta Tak Diributkan

"Saya sebagai Menko yang membidangi politik nasional, pasti akan berperan aktif atau paling tidak tahu kalau memang konspirasi itu ada," kata Wiranto, dalam konferensi pers di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2019.

Ia mengatakan pada kenyataannya, tuduhan konspirasi antara Pemerintah dan KPU maupun Bawaslu untuk melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilu Tahun 2019 tidak benar. "Sekali Iagi, tidak pernah terjadi," kata dia.

Wiranto menegaskan tuduhan tersebut bersifat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar, dan tidak berdasar. Bahkam Wiranto menuding semua tuduhan itu diarahkan untuk mendelegitimasi pemerintah dan KPU serta Bawaslu.

Apalagi saat ini KPU sedang dalam proses penghitungan suara. Saat ini, penghitungan suara menjadi isu krusial yang diperdebatkan di masyarakat dan diklaim masing-masing oleh kedua kubu pasangan calon.

Baca juga: Wiranto: Tak Ada Insiden Besar pada Pencoblosan Pemilu 2019

Wiranto berharap lewat klarifikasi ini, masyarakat tak mudah percaya terhadap berita-berita yang menyesatkan. "Apalagi terhasut untuk melakukan gerakan-gerakan yang hanya akan mengganggu kedamaian dan keamanan nasional," kata Wiranto.

Tudingan kepada pemerintah banyak muncul pasca Pemilu selesai. Bahkan hari ini, digelar aksi massa bertema Tolak Pemilu Curang. Mereka berdemonstrasi di depan Gedung Bawaslu.