Protes Pemilu, Seratusan Orang Unjuk Rasa di Kantor Bawaslu

Rabu, 24 April 2019 12:55 WIB

Ilustrasi demo di Bawaslu. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Seratusan orang melakukan unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2019. Mereka menyuarakan dugaan adanya kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2019.

Baca: Bawaslu: Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Terbanyak Ada di Jatim

Pantauan Tempo, massa sudah berada di Kantor Bawaslu sekitar pukul 10.30. Mereka membawa dua mobil komando. Di antara mereka terlihat ada yang menggunakan seragam yang menunjukkan simbol tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno.

Di antara massa yang datang juga terlihat sejumlah tokoh-tokoh 212, seperti Ansufri Idrus Sambo. Unjuk rasa juga dihadiri sejumlah politikus, misalnya kader Partai Gerindra Ferry Juliantono dan politikus PPP Ahmad Yani.

Dalam seruan aksinya, massa menuding penyelenggaraan Pemilu 2019 berlangsung curang. Bahkan, mereka menuding kecurangan dalam Pemilu ini berjalan secara sistematis, terstruktur, dan massif.

Advertising
Advertising

“Kecurangan sudah gila-gilaan. Makanya kami datang ke Bawaslu untuk meminta Bawaslu melaksanakan wewenangnya karena KPU sudah tidak kita bisa percaya lagi,” ujar Ansufri Idrus Sambo saat ditanya wartawan di sela-sela aksi.

Baca: Bawaslu Cabut Akreditasi Jurdil2019.org karena Dinilai Berpihak

Selain melakukan unjuk rasa, massa yang diwakili sejumlah politikus akan membuat laporan ke Bawaslu. Mereka mengaku membawa sejumlah bukti kecurangan pada Pemilu 2019 sekaligus beraudiensi dengan sejumlah komisioner Bawaslu.

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

21 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

7 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya