Bawaslu: Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Terbanyak Ada di Jatim

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (Ka-ki) Komisioner KPU, Viryan Azis, Komisioner KPU, Hasyim Asyari, dan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menggelar konferensi pers terkait penemuan surat suara tercoblos di Malaysia, Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 11 April 2019. TEMPO/IRSYAN HASYIM

    (Ka-ki) Komisioner KPU, Viryan Azis, Komisioner KPU, Hasyim Asyari, dan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menggelar konferensi pers terkait penemuan surat suara tercoblos di Malaysia, Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 11 April 2019. TEMPO/IRSYAN HASYIM

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memproses 7.132 dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi sejak masa kampanye. Dari jumlah tersebut, Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang paling banyak ditemukan dugaan pelanggaran.

    Baca: Bawaslu Cabut Akreditasi Jurdil2019.org karena Dinilai Berpihak

    “Data temuan tertinggi yang diterima Bawaslu adalah Jawa Timur 3.002 temuan, Sulawesi Selatan 772 temuan, Jawa Barat 514 temuan, Sulawesi Tengah 475 temuan dan Jawa Tengah 399 temuan,” ujar Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin melalui keterangan tertulis, Selasa, 23 April 2019.

    Ia mengatakan, ada sejumlah jenis pelanggaran yang ditemukan Bawaslu. Di antaranya, netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri, juga sejumlah pelanggaran kampanye hingga politik uang. Di antaranya sudah ada yang diputus di pengadilan.

    “Ada 100 putusan pidana, 77 putusan inkrah (berkekuatan hukum tetap), dan 23 putusan banding atau sedang proses,” kata Afifuddin.

    Baca: OTT Penyebar Amplop di Leuwiliang, Begini Penjelasan Bawaslu Bogor

    Sebelumnya, Bawaslu mengumumkan sejumlah laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke sistem mereka saat pemungutan suara. Bawaslu mendapat 121.993 laporan dari seluruh pengawas Pemilu di seluruh Indonesia pada saat pemungutan suara, 17 April 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.