Ketua PPATK Jelaskan Isu Audit Dana Kampanye Asing Sandiaga

Selasa, 9 April 2019 22:30 WIB

Kepala PPATK, Kiagus Akhmad Badaruddin membuka seminar internasional " The International Seminar on Foreign Predicate Offences" Meningkatkan Efektivitas Penanganan TPPU. Foto/Dok

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menuturkan enggan menanggapi lebih jauh perihal isu adanya dugaan aliran dana kampanye dari perusahaan asing kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Baca: PPATK Ungkap Modus Baru Politik Uang: Beri Asuransi dan E-Money

"PPATK tidak dapat memberikan penjelasan kepada siapapun, kecuali penegak hukum, termasuk memberikan konfirmasi atas pernyataan atau pertanyaan dari pihak manapun," ujar Kiagus saat dihubungi, Selasa, 9 April 2019.

PPATK, kata Kiagus, tidak tahu menahu dari mana isu atau pemberitaan dugaan sumbangan dana kampanye dari perusahaan asing berasal. "Yang jelas bukan berasal dari PPATK," kata dia.

Meski begitu, Kiagus membenarkan pihaknya melakukan analisis atau pemeriksaan terhadap laporan dan atau informasi mengenai aliran dana dalam Pemilu 2019. Sebab, PPATK telah diberikan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Advertising
Advertising

Laporan yang telah diperiksa PPATK pun, kata Kiagus, langsung ia serahkan kepada aparat penegak hukum. "UU melarang PPATK memberikan hasil analisis atau hasil pemeriksaan selain kepada aparat penegak hukum," ucap Kiagus.

Isu adanya sumbangan dana kampanye dari perusahaan asing pertama kali bergulir karena temuan Komunitas Pemerhati Indonesia (Kopi). "Kami mendapati penelusuran dari Juli 2018-Maret 2019 menemukan adanya dana sumbangan dari perusahaan asing mengucur pada pasangan 02," kata Dwie, tim investigasi Kopi dalam diskusi Mendeteksi Dana Kampanye Pemilu 2019 di Upnormal Coffee, Jakarta, Senin, 8 April 2019.

Ridwan, tim investigasi Kopi, mengungkapkan aliran dana asing diduga kuat masuk ke enam rekening pribadi Sandiaga Uno di Bank Permata yang bersumber dari tiga perusahaan asing menjelang Pilpres 2019.

Simak juga: Ridwan Kamil Minta Tolong KPK, BIN, PPATK Cek Calon Kepala Dinas

Perusahaan tersebut di antaranya Uno Capital Holding INC, Ace Power Investment Limited, dan Reksadana Schroders USD Bond Fund. "Total dugaan aliran dana asing yang masuk ke rekening Sandi Rp 276 miliar. Aliran dana asing masuk ke rekening pribadi Sandiaga dan diduga mengalir ke sejumlah rekening yang diduga sebagai dana kampanye," ujar Ridwan.

Melalui suratnya kepada redaksi Tempo.co pada 10 April 2019, Presiden Direktur PT Schroders Investment Management Indonesia Michael T. Tjoajadi menegaskan bahwa Schroders ataupun anak perusahaannya tidak pernah berkontribusi dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. "Schroders memiliki kebijakan global untuk tidak berkontribusi pada kegiatan politik apapun," kata Michael.

Selain itu, Schroders juga memastikan bahwa mereka tidak memberikan komentar mengenai individu, baik nasabah atau bukan. "Apa yang dilakukan seorang individu terhadap pencairan investasinya, adalah sepenuhnya hak individu tersebut untuk menentukan, dan tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Schroders maupun anak perusahaannya," kata Michael lagi.

CATATAN KOREKSI: Berita ini diubah pada Jumat 12 April 2019, untuk menambah konfirmasi dari Schroders Indonesia.

Berita terkait

Daftar 5 Negara Pemain Judi Online Terbanyak, Indonesia Tertinggi

1 hari lalu

Daftar 5 Negara Pemain Judi Online Terbanyak, Indonesia Tertinggi

Indonesia muncul sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbanyak di dunia, menurut survei DroneEmprit

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

6 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Pelapor Dewas KPK Albertina Ho, Ini Profil Wakil Ketua KPK

7 hari lalu

Nurul Ghufron Pelapor Dewas KPK Albertina Ho, Ini Profil Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron lulusan Universitas Jember, Unair, dan Unpad itu melaporkan Dewas KPK Albertina Ho.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

9 hari lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

9 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

9 hari lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

9 hari lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

10 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

10 hari lalu

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

10 hari lalu

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya