Amien Rais soal People Power: Ada Kecurangan Diam Berarti Pekok

Senin, 8 April 2019 21:19 WIB

Gestur Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais saat berbincang di ruang tunggu ketika mendatangi gedung KPK, Jakarta, Senin, 29 Oktober 2018. Kedatangan Amien untuk meminta KPK untuk tidak tebang pilih dalam menindak dan menuntaskan sejumlah perkara. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Yogyakarta-Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menjelaskan soal ungkapannya tentang people power yang memicu kontroversi beberapa hari terakhir ini. Amien Rais sebelumnya menyatakan akan menggerakkan unjuk rasa besar-besaran atau people power bila menemukan kecurangan dalam Pemilu 2019.

Namun saat hadir dalam kampanye akbar Prabowo Subianto di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Senin 8 April 2019, Amien Rais menjelaskan maksud people power itu. “Dari segi keuangan, kita (kubu pendukung Prabowo) itu paket hemat, segi bantuan dunia internasional dari kita juga tak pernah bekerja dengan pihak asing sama sekali,” ujarnya.

Baca: Pengamat: People Power Amien Rais Bentuk Provokasi Demokrasi

Amien pun berujar bahwa dalam penguasaan media massa, kubu Prabowo juga kalah dibanding kubu Jokowi. “Media massa mainstream juga sudah dicaplok, didikte, dan ditekan secara luar biasa,” ujarnya.

Namun Amien meminta pendukung Prabowo tak kecil hati karena memiliki Allah. Amien pun meminta pendukung Prabowo hanya takut kepada Allah, bukan manusia. “Makanya saya sudah ultimatum, ‘eh, KPU, kalau (pemilu 2019) ini terbukti curang dan kami punya bukti telak, kami tak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi), tapi akan menggerakkan people power’” ujar Amien.

Amien menjelaskan people power yang ia maksud adalah sebuah gerakan massa yang tak akan ada setetes darah pun jatuh alias tanpa jatuh korban jiwa. Amien pun menceritakan saat menumbangkan pemerintahan rezim Orde Baru menjadi orde reformasi lewat gerakan people power.

Amien mengatakan people power saat masa Orde Baru diwarnai dengan pendudukan gedung MPR secara damai oleh mahasiswa demi menuntut hak kebebasan bicara, menuntut dwi fungsi ABRI dikembalikan ke jalan benar dan desentralisasi. "Jadi people power itu bukan antem-anteman, pukul-pukulan, itu kan kata si sontoloyo itu,” ujar Amien tanpa menyebut siapa sontoloyo yang ia maksud.

Amien menegaskan people power yang ia serukan semata gerakan massa secara damai. “Cuma kalau sampai (pemilu) ada kecurangan kita diam saja, kita menjadi orang yang rada pekok (agak bodoh),” ujarnya.

Simak: Hasto Kristiyanto: People Power Amien Rais Tak Hargai HMI

Menurut Amien Rais, people power yang ia maksud itu gerakan demokratis dan konstitusional serta dijamin perundang-undangan. “Jadi seperti ‘eh, KPU, eh, Dukcapil (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil) hati-hati ya kamu, kami sudah lebih pintar,” ujarnya.

Amien Rais mengklaim kubu Prabowo kini memiliki sejumlah ahli, seperti ahli data dan teknologi informasi yang dipastikan bisa mendeteksi segala upaya tindak untuk mencurangi pemilu. “Dadi wis mesthi konangan (jadi sudah pasti akan ketahuan), kalau (mencurangi) 10 ribu (suara) tak apa. Tapi kalau 10 juta (suara) kami tidak ke MK, tapi langsung people power,” ujarnya.

PRIBADI WICAKSONO

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

2 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

2 hari lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya