TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Amien Rais, yang menyebut akan menggunakan people power apabila menemukan kecurangan dalam Pemilu.
Baca: Soal People Power Amien Rais, Bawaslu Ingatkan Mekanisme Aduan
Menurut Karyono, ia setuju bahwa semua bentuk kecurangan Pemilu memang harus ditindak dan diberantas. "Tapi dalam negara hukum dan demokrasi, ada mekanisme untuk menyelesaikan pelanggaran dan sengketa pemilu. Oleh karena itu, saya berbeda pandangan dengan Amien Rais," kata Karyono dalam rilis pers yang diterima Tempo, Senin, 1 April 2019.
Amien Rais mengancam akan mengerahkan massa untuk turun ke jalan jika mereka menemui kecurangan hasil Pilpres 2019. "Kalau kami memiliki bukti adanya kecurangan sistematis dan masif, saya akan mengerahkan massa untuk turun ke jalan, katakanlah Monas, dan menggelar people power," kata Amien.
Amien mengatakan memilih kekuatan massa ketimbang menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengaku tak percaya dengan MK. "Kami tak percaya MK, karena MK itu bentukan politik pemerintah. Kami akan take over dengan cara kami sendiri," ucapnya.
Amien Rais dan BPN Prabowo - Sandiaga tengah mempersoalkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. BPN mengklaim menemukan 17,5 juta DPT bertanggal lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari.
Karyono menilai rencana Amien Rais merupakan tindakan di luar konstitusi. Ia berujar Undang-Undang Pemilu nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengatur mekanisme penanganan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu bahkan pidana pemilu.
"Maka, siapapun peserta pemilu yang dirugikan jika terbukti dicurangi bisa mengajukan gugatan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan dan undang-undang," ujar Karyono.
Simak juga: Soal Ancaman People Power Amien Rais, Bawaslu: Tak Patuh UU
Karyono menuturkan pernyataan Amien Rais bisa dinilai sebagai salah satu bentuk provokasi untuk mempengaruhi masyarakat agar ikut bergerak untuk menolak hasil pemilu dengan cara aksi demonstrasi. "Cara tersebut tidak mendidik rakyat tentang nilai-nilai demokrasi. Justru sebaliknya, merupakan penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi dan konstitusi," kata dia.
