215 Instititusi Patuh Lapor LHKPN ke KPK, Berikut Sebagian Daftar
Selasa, 2 April 2019 14:51 WIB
Jumlah Anggota Dewan yang Menyerahkan LHKPN
TEMPO.CO , Jakarta - Sebanyak 215 institusi memiliki tingkat kepatuhan hingga 100 persen dalam penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Seluruh penyelenggara negara yang wajib lapor pada instansi-instansi itu telah menyerahkan LHKPN terbarunya sebelum tenggat yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sebanyak 215 institusi itu patuh melaporkan harta kekayaannya sebelum 31 Maret 2019,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Senin, 1 April 2019. Baca: Hanya 74,39 persen Penyelenggara Negara ...
Instansi yang memiliki tingkat kepatuhan LHKPN sempurna itu terdiri dari 13 lembaga setingkat kementerian; 65 lembaga DPRD tingkat kabupaten dan kota; 90 pemerintah provinsi, kabupaten dan kota; serta 47 Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Berikut ini, adalah sejumlah lembaga dengan tingkat pelaporan LHKPN tertinggi:
Kementerian/Lembaga -Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral -Kementerian Pertanian -Kantor Wakil Presiden -Komisi Pemberantasan Korupsi -Badan Pengawas Obat dan Makanan Pemerintah Provinsi -Provinsi Jawa Tengah -Provinsi Jambi -Provinsi Kepulauan Riau -Provinsi Sumatera Barat -Provinsi Kalimantan Utara Pemerintah Kabupaten -Kabupaten Garut -Kabupaten Cianjur -Kabupaten Sleman -Kabupaten Bone -Kabupaten Tanjung Jabung Timur -Kabupaten Padang Pariaman -Kabupaten Nias Baca:Hari Terakhir, Setengah Anggota DPR Belum ... Pemerintah Kota -Kota Batam -Kota Surakarta -Kota Bekasi -Kota Surabaya -Kota Tomohon DPRD Kabupaten/Kota -DPRD Provinsi Gorontalo -DPRD Kota Bandar Lampung -DPRD Kabupaten Lamongan -DPRD Kabupaten Buleleng -DPRD Kota Madiun BUMN -Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan -BPJS Ketenagakerjaan -PT Bank Negara Indonesia -PT Waskita Karya -PT Istaka Karya 7. BUMD -PT Mass Rapid Transit Jakarta -PT Bank Bengkulu -PT Bank Jambi -PT Bank Jatim -PT Bank Jateng -PD Aneka Usaha Kabupaten Purworejo
Advertising
Advertising
KPK Masih Kumpulkan Alat Bukti Baru untuk Kembali Tetapkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai Tersangka
33 menit lalu
KPK Masih Kumpulkan Alat Bukti Baru untuk Kembali Tetapkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai Tersangka
Johanis Tanak mengatakan dalam penyidikan baru tersebut KPK akan mencari bukti untuk penetapan tersangka.
Baca Selengkapnya
Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK Miliki Aset Hingga Rp60 Miliar, Segini Harta Kekayaannya di LHKPN
1 jam lalu
Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK Miliki Aset Hingga Rp60 Miliar, Segini Harta Kekayaannya di LHKPN
Dilansir dari laman e-LHKPN milik KPK, Kepala Bea Cukai Puwakarta itu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2022.
Baca Selengkapnya
Waskita Karya jadi Anak Usaha Hutama Karya per September 2024, Begini Penjelasan Stafsus Erick Thohir
2 jam lalu
Waskita Karya jadi Anak Usaha Hutama Karya per September 2024, Begini Penjelasan Stafsus Erick Thohir
Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga berharap konsolidasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dengan PT Hutama Karya (HK) akan rampung per September 2024.
Baca Selengkapnya
Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit
11 jam lalu
Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit
KPK akhirnya menahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor setelah dua kali mangkir dari pemeriksaan. Tidak dilakukan jemput paksa.
Baca Selengkapnya
KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus
12 jam lalu
KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus
KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.
Baca Selengkapnya
Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus
15 jam lalu
Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus
KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.
Baca Selengkapnya
KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar
16 jam lalu
KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar
Motif korupsi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor bermula dari adanya aturan yang dibuat sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai BPPD.
Baca Selengkapnya
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD
17 jam lalu
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD
KPK resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus pemotongan insentif ASN BPPD
Baca Selengkapnya
Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati
18 jam lalu
Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati
KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas
Baca Selengkapnya
Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif
19 jam lalu
Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif
KPK memeriksa Direktur Utama PT Taspen Antonius N. S. Kosasih dalam kasus dugaan korupsi kegiatan investasi fiktif perusahaan pelat merah itu.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
42 menit lalu
1 jam lalu
2 jam lalu
4 jam lalu
13 jam lalu
13 jam lalu
16 jam lalu
19 jam lalu
20 jam lalu
20 jam lalu