215 Instititusi Patuh Lapor LHKPN ke KPK, Berikut Sebagian Daftar

Selasa, 2 April 2019 14:51 WIB

Jumlah Anggota Dewan yang Menyerahkan LHKPN

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 215 institusi memiliki tingkat kepatuhan hingga 100 persen dalam penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Seluruh penyelenggara negara yang wajib lapor pada instansi-instansi itu telah menyerahkan LHKPN terbarunya sebelum tenggat yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sebanyak 215 institusi itu patuh melaporkan harta kekayaannya sebelum 31 Maret 2019,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Senin, 1 April 2019.

Baca: Hanya 74,39 persen Penyelenggara Negara ...

Instansi yang memiliki tingkat kepatuhan LHKPN sempurna itu terdiri dari 13 lembaga setingkat kementerian; 65 lembaga DPRD tingkat kabupaten dan kota; 90 pemerintah provinsi, kabupaten dan kota; serta 47 Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Berikut ini, adalah sejumlah lembaga dengan tingkat pelaporan LHKPN tertinggi:

  1. Kementerian/Lembaga

    -Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
    -Kementerian Pertanian
    -Kantor Wakil Presiden
    -Komisi Pemberantasan Korupsi
    -Badan Pengawas Obat dan Makanan


  2. Pemerintah Provinsi

    -Provinsi Jawa Tengah
    -Provinsi Jambi
    -Provinsi Kepulauan Riau
    -Provinsi Sumatera Barat
    -Provinsi Kalimantan Utara


  3. Pemerintah Kabupaten

    -Kabupaten Garut
    -Kabupaten Cianjur
    -Kabupaten Sleman
    -Kabupaten Bone
    -Kabupaten Tanjung Jabung Timur
    -Kabupaten Padang Pariaman
    -Kabupaten Nias

    Baca:Hari Terakhir, Setengah Anggota DPR Belum ...
  4. Pemerintah Kota

    -Kota Batam
    -Kota Surakarta
    -Kota Bekasi
    -Kota Surabaya
    -Kota Tomohon


  5. DPRD Kabupaten/Kota

    -DPRD Provinsi Gorontalo
    -DPRD Kota Bandar Lampung
    -DPRD Kabupaten Lamongan
    -DPRD Kabupaten Buleleng
    -DPRD Kota Madiun


  6. BUMN

    -Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
    -BPJS Ketenagakerjaan
    -PT Bank Negara Indonesia
    -PT Waskita Karya
    -PT Istaka Karya


    7. BUMD

    -PT Mass Rapid Transit Jakarta
    -PT Bank Bengkulu
    -PT Bank Jambi
    -PT Bank Jatim
    -PT Bank Jateng
    -PD Aneka Usaha Kabupaten Purworejo

Advertising
Advertising

Berita terkait

KPK Masih Kumpulkan Alat Bukti Baru untuk Kembali Tetapkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai Tersangka

33 menit lalu

KPK Masih Kumpulkan Alat Bukti Baru untuk Kembali Tetapkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai Tersangka

Johanis Tanak mengatakan dalam penyidikan baru tersebut KPK akan mencari bukti untuk penetapan tersangka.

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK Miliki Aset Hingga Rp60 Miliar, Segini Harta Kekayaannya di LHKPN

1 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK Miliki Aset Hingga Rp60 Miliar, Segini Harta Kekayaannya di LHKPN

Dilansir dari laman e-LHKPN milik KPK, Kepala Bea Cukai Puwakarta itu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2022.

Baca Selengkapnya

Waskita Karya jadi Anak Usaha Hutama Karya per September 2024, Begini Penjelasan Stafsus Erick Thohir

2 jam lalu

Waskita Karya jadi Anak Usaha Hutama Karya per September 2024, Begini Penjelasan Stafsus Erick Thohir

Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga berharap konsolidasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dengan PT Hutama Karya (HK) akan rampung per September 2024.

Baca Selengkapnya

Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit

11 jam lalu

Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit

KPK akhirnya menahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor setelah dua kali mangkir dari pemeriksaan. Tidak dilakukan jemput paksa.

Baca Selengkapnya

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

12 jam lalu

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.

Baca Selengkapnya

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

15 jam lalu

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

16 jam lalu

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

Motif korupsi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor bermula dari adanya aturan yang dibuat sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai BPPD.

Baca Selengkapnya

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

17 jam lalu

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

KPK resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus pemotongan insentif ASN BPPD

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

18 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif

19 jam lalu

Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif

KPK memeriksa Direktur Utama PT Taspen Antonius N. S. Kosasih dalam kasus dugaan korupsi kegiatan investasi fiktif perusahaan pelat merah itu.

Baca Selengkapnya