Hari Terakhir, Setengah Anggota DPR Belum Lapor LHKPN

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lima pejabat internal KPK yang baru mengikuti upacara pengambilan sumpah jabatan dipimpin Ketua KPK Agus Raharjo, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 28 Maret 2019. Kelima pejabat baru tersebut antara lain (dari kanan) Kepala Biro Umum Yonathan Demme Tangdilintin, Kepala Bagian Rumah Tangga Airien Martanti Koesniar, Koordinator Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi, Mungki Hadipratikto, Direktur LHKPN Isnaini dan Kepala Biro SDM Chandra Sulistio Reksoprodjo. TEMPO/Imam Sukamto

    Lima pejabat internal KPK yang baru mengikuti upacara pengambilan sumpah jabatan dipimpin Ketua KPK Agus Raharjo, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 28 Maret 2019. Kelima pejabat baru tersebut antara lain (dari kanan) Kepala Biro Umum Yonathan Demme Tangdilintin, Kepala Bagian Rumah Tangga Airien Martanti Koesniar, Koordinator Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi, Mungki Hadipratikto, Direktur LHKPN Isnaini dan Kepala Biro SDM Chandra Sulistio Reksoprodjo. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan baru 49,1 persen anggota DPR yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Padahal batas pelaporan LHKPN akan berakhir pada hari ini, Ahad, 31 Maret 2019.

    Baca: Belum Isi LHKPN, Anggota DPRD DKI Kebingungan Hitung Harta

    "Kalau yang masih rendah, menurut data kami DPR. DPR pusat ini masih 49,1 persen," kata Direktur LHKPN KPK, Isnaini di kantornya Jakarta, Ahad, 31 Maret 2019.

    Menurut data KPK jumlah anggota DPR yang menjadi wajib lapor LHKPN sebayak 556 orang. Namun, hingga pukul 11.00 baru 273 orang yang melapor.

    Di peringkat kedua lembaga dengan tingkat kepatuhan LHKPN rendah ada DPRD. Dari 17.526 wajib lapor, baru 8.747 orang yang telah melaporkan. Tingkat kepatuhannya sekitar 49,91 persen. Sementara di peringkat ketiga terbawah ada lembaga yudikatif dengan tingkat kepatuhan 57,01 persen.

    Sementara BUMN dan BUMD memiliki tingkat kepatuhan 69,36 persen, eksekutif 70 persen, DPD 72,93 persen dan MPR 75 persen.

    Isnaini mengatakan secara nasional jumlah orang yang masuk wajib lapor ada 300 ribuan orang. Sementara baru 68,36 persen yang melakukan pelaporan.

    Baca: KPK Sebut Baru 111 Anggota DPR Sampaikan LHKPN, 441 Belum

    Isnaini mengimbau para pimpinan instansi dan lembaga untuk memerintahkan jajarannya untuk segera membuat LHKPN. Dia juga meminta agar para pimpinan lembaga memberikan sanksi kepada bawahannya yang tidak melaporkan LHKPN ke KPK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.