Hari Terakhir, Setengah Anggota DPR Belum Lapor LHKPN

Reporter

Editor

Amirullah

Lima pejabat internal KPK yang baru mengikuti upacara pengambilan sumpah jabatan dipimpin Ketua KPK Agus Raharjo, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 28 Maret 2019. Kelima pejabat baru tersebut antara lain (dari kanan) Kepala Biro Umum Yonathan Demme Tangdilintin, Kepala Bagian Rumah Tangga Airien Martanti Koesniar, Koordinator Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi, Mungki Hadipratikto, Direktur LHKPN Isnaini dan Kepala Biro SDM Chandra Sulistio Reksoprodjo. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan baru 49,1 persen anggota DPR yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Padahal batas pelaporan LHKPN akan berakhir pada hari ini, Ahad, 31 Maret 2019.

Baca: Belum Isi LHKPN, Anggota DPRD DKI Kebingungan Hitung Harta

"Kalau yang masih rendah, menurut data kami DPR. DPR pusat ini masih 49,1 persen," kata Direktur LHKPN KPK, Isnaini di kantornya Jakarta, Ahad, 31 Maret 2019.

Menurut data KPK jumlah anggota DPR yang menjadi wajib lapor LHKPN sebayak 556 orang. Namun, hingga pukul 11.00 baru 273 orang yang melapor.

Di peringkat kedua lembaga dengan tingkat kepatuhan LHKPN rendah ada DPRD. Dari 17.526 wajib lapor, baru 8.747 orang yang telah melaporkan. Tingkat kepatuhannya sekitar 49,91 persen. Sementara di peringkat ketiga terbawah ada lembaga yudikatif dengan tingkat kepatuhan 57,01 persen.

Sementara BUMN dan BUMD memiliki tingkat kepatuhan 69,36 persen, eksekutif 70 persen, DPD 72,93 persen dan MPR 75 persen.

Isnaini mengatakan secara nasional jumlah orang yang masuk wajib lapor ada 300 ribuan orang. Sementara baru 68,36 persen yang melakukan pelaporan.

Baca: KPK Sebut Baru 111 Anggota DPR Sampaikan LHKPN, 441 Belum

Isnaini mengimbau para pimpinan instansi dan lembaga untuk memerintahkan jajarannya untuk segera membuat LHKPN. Dia juga meminta agar para pimpinan lembaga memberikan sanksi kepada bawahannya yang tidak melaporkan LHKPN ke KPK.






Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

1 jam lalu

Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

Ali menyayangkan pihak Lukas Enembe justru menggelar konferensi pers ketimbang menghadiri pemeriksaan di KPK.


KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

1 jam lalu

KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Pendapat dari IDI juga akan menjadi pertimbangan KPK untuk mengizinkan Lukas Enembe berobat ke luar negeri.


Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

2 jam lalu

Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Mahkamah Agung memberhentikan sementara Hakim Agung Kamar Perdata Sudrajad Dimyati dari jabatannya.


Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

3 jam lalu

Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Roy tergelitik untuk bertanya langsung kepada Lukas Enembe soal tambang emas. Sedang dalam proses perizinan.


Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

4 jam lalu

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.


Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

5 jam lalu

Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

Juru bicara Gubernur Papua Lukas Enembe, M Rifai Darus mengatakan pihaknya tak mau menanggapi soal foto yang dirilis oleh MAKI soal Lukas.


Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

5 jam lalu

Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

Jokowi meminta Lukas Enembe menghormati proses hukum di KPK. Dia meminta semua pihak untuk menghormati panggilan KPK.


Lukas Enembe Dipastikan Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

6 jam lalu

Lukas Enembe Dipastikan Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Roy mengatakan Lukas Enembe sudah beberapa kali mengalami serangan stroke. Menurut dia, Lukas seharusnya sudah menjalani perawatan di Singapura.


KPK Bakal Periksa 3 Saksi dari Swasta di Kasus Korupsi Bupati Pemalang

7 jam lalu

KPK Bakal Periksa 3 Saksi dari Swasta di Kasus Korupsi Bupati Pemalang

KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang dari swasta dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.


Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

7 jam lalu

Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

Dua saksi di Kasus Lukas Enembe ialah karyawan swasta Tamara Anggany dan pegawai negeri sipil (PNS) bernama Wiyanti Hakim