Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemeneg Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi tampak didalam mobil yang sama, di Gedung KPK, Sabtu, 16 Maret 2019. TEMPO/ Muhammad Fadhlan
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Guru Besar Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Ampel Surabaya yang pernah menjabat sekretaris jenderal Kementerian Agama (Kemenag) 2014-2018 Nur Syam sebagai saksi kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag 2018-2019. "Saksi Nur Syam diperiksa untuk tersangka RMY," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa, 2 April 2019. RMY adalah bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy, tersangka dalam perkara ini.
Selain Nur Syam, KPK juga memanggil anggota panitia pelaksana seleksi jabatan pimpinan tinggi Kemenag pada Sekretariat Jenderal Septian Saputra dan dua anggota panitia pelaksana seleksi jabatan pimpinan tinggi Kemenag pada Setjen Fiestyo Imanta Santosa dan Farah Yuliana.
Tersangka selain Romahurmuziy atau Romy adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Dinas Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi sebagai tersangka.
KPK sudah menggeledah ruang Menteri Agama Lukman Hakim yang juga kader PPP di Kemenag dan menyita sekitar Rp180 juta dan US$ 30 ribu. Lokasi lain yang digeledah adalah ruangan ketua umum, bendahara, dan administrasi DPP PPP.
Romy diduga menerima uang Rp250 juta dari Haris pada 6 Februari 2019. Uang itu suap agar Haris dapat lolos dalam seleksi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim. Sedangkan uang Muafaq sebesar Rp 50 juta akan digunakan untuk melicinkan jalan mendaftar sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik belum diterima lantaran Muafaq dicokok pada Jumat, 16 Maret 2019.
Haris sebelumnya mengikuti seleksi terbuka Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Pejabat Pimpinan TInggi 2018/2019. Pertengahan Februari 2019, Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris tidak masuk dalam tiga nama yang akan diusulkan ke menteri agama karena ia diduga pernah mendapat sanksi disiplin. Haris diduga bekerja sama dengan pihak tertentu agar tetap lolos dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kemenag sehingga dilantik menjadi kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur pada 5 Maret 2019.
