Menjelang Pemilu, TNI Bantu Polri Kejar Kelompok Bersenjata Papua
Reporter
Irsyan Hasyim (Kontributor)
Editor
Endri Kurniawati
Jumat, 22 Maret 2019 14:29 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Mengamankan Pemilu di Kabupaten Nduga, Papua, personel TNI memberikan bantuan operasi kepada Polri untuk penegakan hukum. Targetnya mencari kelompok bersenjata buronan yang tercantum dalam daftar pencarian orang (DPO) Polri yang dikejar karena mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Nduga, Papua.
“Kami TNI yang membackup Polri membantu menangkap hidup-hidup maupun meninggal para DPO itu," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sisriadi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jumat, 22 Maret 2019.
Baca: Jokowi Perintahkan Selesaikan Kelompok Bersenjata di Papua
Pengamanan Pemilu di Kabupaten Nduga sudah diatur berdasarkan tingkat kerawanan yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk pengamanan dan penanggulangan potensi gangguan tetap akan dilaksanakan. "Tentu di Papua kan berbeda (pengamanan), cara pemungutan suara (juga) berbeda."
Sebelumnya, insiden baku tembak itu terjadi pada Rabu pagi, 20 Maret 2019 di Bandara Mugi Distrik Mugi, Kabupaten Nduga. Kontak tembak antara anggota Brigade Mobil (Brimob) dengan kelompok kriminal bersenjata terjadi Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua. Seorang anggota Brimob gugur, sedangkan dua lainnya terluka tembak.
Tak hanya kontak senjata dengan anggota Brimob pada awal Maret 2019, 25 pasukan TNI Satuan Tugas Penegakan Hukum diserang sekitar 50 orang bersenjata pimpinan Egianus Kogoya. Tiga prajurit TNI gugur dalam insiden itu.
Baca: Panglima TNI akan Gelar Operasi Psikologi dan Teritorial di Papua
Menurut Sisriadi, operasi masih tetap dilakukan. Jika ada perbedaan perubahan status, cara kerjanya hanya akan berbeda sedikit tapi secara taktis, teknis sama dengan operasi militer. "Status (darurat militer) itu kewenangan pemerintah, TNI hanya melaksanakan apapun statusnya,"
Jika status berubah, komando pengendalian akan berubah. "Apapun statusnya, saat ini status sipil sehingga (status) kelompok bersenjata masih berlaku.”
Menurut dia, untuk peningkatan status keamanan pastinya pemerintah punya pertimbangan lain selain pertimbangan taktis. Biasanya mempertimbangkan masalah ekonomi,politik, hubungan luar negeri dan sebagainya. "(Kalau) TNI pertimbangan taktis dan teknis di lapangan."
