Tiga Ujaran Kontroversial Menko Polhukam Wiranto

Jumat, 22 Maret 2019 08:24 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto saat menggelar konferensi pers menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan terkait pembebasan Abu Bakar Baasyir alias masih dipertimbangkan. Senin, 21 Januari 2019. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto kembali menjadi sorotan publik lantaran pernyataannya. Kali ini, dia ingin pelaku penyebaran hoax dijerat dengan Undang Undang Terorisme. Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu beralasan teroris dan penyebar hoax punya kemiripan, yaitu sama-sama membuat warga resah.

Bukan kali ini saja Wiranto membuat pernyataan yang memancing kontroversi. Berikut adalah beberapa di antaranya:

Baca: BPN Prabowo Sebut Pernyataan Wiranto Soal Hoax Tanda Kepanikan

-Sumpah pocong

Wiranto menantang calon presiden nomor 02, Prabowo Subianto, dan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen untuk sumpah pocong pada akhir Februari 2019. Wiranto menantang Kivlan karena menuding Wiranto dalang peristiwa kerusuhan 1998.

"Saya berani ya, katakanlah berani untuk sumpah pocong saja 1998 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu. Saya, Prabowo, dan Kivlan Zein. Sumpah pocong kita, siapa sebenarnya dalang kerusuhan itu," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2019.

<!--more--><!--more-->

Advertising
Advertising

Kivlan menuduh Wiranto sebagai dalang kerusuhan 1998 dalam acara 'Para Tokoh Bicara 98' di Gedung Ad Premier, Jakarta Selatan, pada Senin, 25 Februari 2019. Selain menuding dalang kerusuhan, Kivlan juga menyebut Wiranto memainkan peranan ganda dan isu propagandis saat masih menjabat sebagai Panglima ABRI.

Baca: Wiranto Anggap Ancaman Hoax ke Masyarakat Serupa Terorisme

-Hoaks

Wiranto menganggap penyebaran berita bohong atau hoax mirip dengan terorisme. Keduanya sama-sama mengancam dan membuat masyarakat takut. “Kalau masyarakat diancam dengan hoax dan takut datang ke tempat pemilihan itu sudah ancaman, itu sudah terorisme,” kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2019.

Wiranto mengatakan itu untuk menanggapi maraknya penyebaran hoax jelang pemilu 2019. Menurut dia, salah satu hoaks yang beredar saat ini adalah kabar bahwa pemilu akan ricuh oleh gerakan massa yang dia sebut people power. Wiranto menganggap penyebaran isu itu sudah masuk kategori meneror masyakarat.

-Taruhan rumah

Wiranto juga pernah menantang Prabowo Subianto taruhan rumah ketika menanggapi pernyataan Prabowo yang menyebut Indonesia akan punah jika ia gagal dalam pemilihan presiden 2019. Menurut Wiranto, jika sehabis pemilu Prabowo kalah dan Indonesia tetap utuh tidak punah, rumah Prabowo di kawasan Hambalang diserahkan kepadanya. "Sebaliknya kalau Indonesia punah, maka rumah saya di Bambu Apus diserahkan ke Prabowo. Tapi kalau semua punah, buat apalagi rumah he-he-he," kata Wiranto melalui keterangan tertulis, Selasa, 18 Desember 2018.

M ROSSENO AJI | AHMAD FAIZ IBNU SANI | FIKRI ARIGI

Berita terkait

CekFakta #257 Hoaks Deepfake Menipu Konsumen dan Mengancam Bisnis

6 hari lalu

CekFakta #257 Hoaks Deepfake Menipu Konsumen dan Mengancam Bisnis

Deepfake, kini semakin mudah dibuat dan semakin sulit dikenali. Dampak yang ditimbulkan oleh penipuan deepfake pun, tidak main-main.

Baca Selengkapnya

TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

12 hari lalu

TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

Kemenko Polhukam sebelumnya menggelar rapat koordinasi untuk membahas situasi terkini di Papua yang juga dihadiri oleh Panglima TNI.

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

12 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Beredar Ada Gas di Wilayah IKN, Jubir Otorita Ingatkan Masyarakat Waspadai Hoaks

26 hari lalu

Beredar Ada Gas di Wilayah IKN, Jubir Otorita Ingatkan Masyarakat Waspadai Hoaks

Jubir OIKN sebut video viral soal kandungan gas di wilayah IKN adalah hoaks.

Baca Selengkapnya

Kapolri dan Menko Polhukam Pantau Arus Mudik dari Monas hingga Pelabuhan Merak, Bagaimana Kesiapan Operasi Ketupat 2024?

31 hari lalu

Kapolri dan Menko Polhukam Pantau Arus Mudik dari Monas hingga Pelabuhan Merak, Bagaimana Kesiapan Operasi Ketupat 2024?

Kapolri Listyo Sigit Prabowo lakukan pengecekan arus mudik untuk persiapan pengamanan mudik lebaran 2024 bersama Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Baca Selengkapnya

Sumardji Pastikan Isu Hotel Timnas Indonesia Diserang Kembang Api Hoaks

38 hari lalu

Sumardji Pastikan Isu Hotel Timnas Indonesia Diserang Kembang Api Hoaks

Ketua BTN Sumardji menduga kembang api yang muncul di dekat lokasi Timnas Indonesia latihan berasal dari pesta rakyat setempat.

Baca Selengkapnya

CekFakta #252 Menyelami Kontroversi Hasil Pencarian TikTok dalam Menyebarkan Hoaks

41 hari lalu

CekFakta #252 Menyelami Kontroversi Hasil Pencarian TikTok dalam Menyebarkan Hoaks

TikTok disorot sebagai sarang penyebaran misinformasi maupun disinformasi.

Baca Selengkapnya

Apresiasi MK Hapus Pidana Berita Bohong, ICJR: Jaminan Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

41 hari lalu

Apresiasi MK Hapus Pidana Berita Bohong, ICJR: Jaminan Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus pidana berita bohong.

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Keonaran dan Berita Bohong, Fatia Maulidiyanti: Pasal Ini Hukumannya Berat

42 hari lalu

MK Hapus Pasal Keonaran dan Berita Bohong, Fatia Maulidiyanti: Pasal Ini Hukumannya Berat

Ketua AJI Indonesia Sasmito Madrim mengatakan putusan MK yang menghapus pasal 14 dan 15 UU 1 Tahun 1946 merupakan angin segar bagi jurnalis.

Baca Selengkapnya

Sempat Maju-Mundur Penetapan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Menko Polhukam Memastikan Tepat Waktu

43 hari lalu

Sempat Maju-Mundur Penetapan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Menko Polhukam Memastikan Tepat Waktu

Tenggat rekapitulasi suara oleh KPU sempat simpang siur hingga Menko Polhukam Hadi Tjahjanto instruksikan akan tepat waktu 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya