Wiranto Anggap Ancaman Hoax ke Masyarakat Serupa Terorisme

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbincang dengan anggota keluarga salah satu korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 saat mengunjungi Crisis Centre Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 29 Oktober 2018. Saat kunjungan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. ANTARA

    Presiden Joko Widodo berbincang dengan anggota keluarga salah satu korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 saat mengunjungi Crisis Centre Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 29 Oktober 2018. Saat kunjungan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menganggap penyebaran berita bohong atau hoax mirip dengan terorisme. Dia mengatakan keduanya sama-sama mengancam dan membuat masyarakat takut.

    Baca juga: Wiranto: TNI - Polri Tugaskan 593 ribu Personel Jaga Pemilu 2019

    “Kalau masyarakat diancam dengan hoax dan takut datang ke tempat pemilihan itu sudah ancaman, itu sudah terorisme,” kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2019.

    Wiranto mengatakan salah satu hoax yang beredar saat ini adalah kabar bahwa pemilu akan ricuh oleh gerakan massa yang dia sebut people power. Wiranto menganggap penyebaran isu tersebut sudah masuk kategori meneror masyarakat.

    Wiranto mengaku heran dengan tersebarnya isu itu. Padahal, menurut dia, keadaan saat ini relatif aman. Dia meminta masyarakat tak percaya dengan isu tersebut. Aparat keamanan, kata dia, telah menjamin Pemilu berlangsung aman.

    Untuk pemilu 2019, jumlah anggota TNI-Polri yang diterjunkan mencapai 593 ribu orang. Wiranto mengatakan itu hampir seluruh kekuatan personel TNI-Polri.

    Dia mengatakan memang masih ada sejumlah daerah yang memiliki kerawanan pemilu. Namun, Wiranto telah memerintahkan aparat keamanan untuk mengidentifikasi ancaman itu dan mengatasinya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.