OTT Romahurmuziy, Akbar Tandjung: Ada Efek Kepada PPP

Jumat, 15 Maret 2019 22:28 WIB

Ketum PPP, Romahurmuziy (dua dari kiri), menjalani pemeriksaan setelah terjaring OTT KPK di Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019. Saat digiring masuk ke gedung KPK, Romy hanya menunduk dan tak mau memperlihatkan wajahnya, apalagi berbicara kepada awak media. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung mengaku kaget mendengar kabar operasi tangkap tangan atau OTT Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jawa Timur.

Baca juga: OTT Romahurmuziy, Ketua KPK: Uangnya Tidak Banyak tapi...

"Pas ditangkap kaget aja ya, tapi sudah kenyataannya tentu saja kita serahkan kepada proses hukum, pasti ada efeknya kepada partainya," ungkapnya usai konsolidasi partai Golkar di Gedung Intermark BSD, Jumat, 15 Maret 2019.

Menurut Akbar, tertangkapnya Romahurmuziy tidak memiliki dampak yang besar kepada elektabilitas dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres nomor urut 1.

"Kalau efek untuk partainya pasti ada, maka dari itu kepada pemimpin partai lain untuk tidak tergoda melakukan sesuatu langkah atau tindakan yang justru membuat citra partainya rusak," ujar Akbar.

Advertising
Advertising

Selain citra partai rusak, kata Akbar Tandjung, Romahurmuziy juga bisa terkena hukuman akibat tindakannya. Itu merupakan peringatan kepada partai- partai lainnya.

"KPK punya bukti- bukti yang cukup, sehingga mereka mengambil tindakan operasi tangkap tangan itu, mereka juga punya pengalaman yang panjang dan sistem yang bisa mendeteksi mengarah ke tindak pidana korupsi, itu pelajaran bagi partai lain dan politisi lain," ujar Akbar.

Dalam OTT di Sidorajo, Jawa Timur itu, KPK mengamankan 6 orang. Lokasi OTT tepatnya di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 09.00 WIB pada Jumat, 15 Maret 2019.

Selain OTT Romahurmuziy yang posisinya sebagai penyelenggara negara, yaitu Ketua Fraksi PPP sekaligus anggota Komisi XI DPR, terdapat 2-3 orang pejabat Kementerian Agama, satu staf penyelenggara negara dan satu orang dari swasta.

Agus belum mengonfirmasi status hukum Romahurmuziy. "Saya belum bisa mengkonfirmasi itu ya, karena masih menunggu pemeriksaan," kata Agus sembari menambahkan bahwa penerimaan suap itu terkait dengan promosi jabatan. "Terkait dengan suap untuk menjabat tertentu kemudian yang bersangkutan menerima suap".

Sedangkan mengenai modus penerimaan suap itu, Agus belum menjelaskannnya, "Tunggu saja karena terus terang pemeriksaannya belum selesai. Anda tunggu saja kemudian nanti malam atau besok akan konpers mengenai ini," ujar Agus.

Baca juga: KPK Menyita Sejumlah Uang saat OTT Terhadap Romahurmurziy

Menurut Agus, OTT Romahurmuziy bermula dari laporan masyaraka kepada KPK. Laporan tersebut kemudian diverifikasi. Setelah ditangkap di Surabaya, selanjutnya Romahurmuziy diterbangkan ke Jakarta, dan tiba di Gedung KPK malam ini.

Berita terkait

2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

3 jam lalu

2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono mengungkap alasan partainya belum memutuskan sikap terhadapan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

21 jam lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

PPP Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ada Peran Sandiaga Uno?

22 jam lalu

PPP Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ada Peran Sandiaga Uno?

Sandiaga Uno mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Arsul Sani Boleh Tangani Sengketa Pileg PPP

1 hari lalu

Hakim MK Arsul Sani Boleh Tangani Sengketa Pileg PPP

Sebelum jadi hakim MK, Arsul Sani adalah politikus PPP.

Baca Selengkapnya

PPP Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Baru

2 hari lalu

PPP Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Baru

PPP mengucapkan selamat atas penetapan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden

Baca Selengkapnya

Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

3 hari lalu

Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

KPU berjanji mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk Pilkada 2024 sesuai dengan putusan MK.

Baca Selengkapnya

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo untuk Bahas Koalisi Lanjutan setelah Penetapan KPU

3 hari lalu

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo untuk Bahas Koalisi Lanjutan setelah Penetapan KPU

Partai NasDem dan PPP santer dirumorkan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

4 hari lalu

Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen dalam Pemilu Legislatif

Baca Selengkapnya

PPP Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran

4 hari lalu

PPP Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran

Dalam kontestasi pilpres 2024, PPP adalah salah satu partai koalisi PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya