TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) merilis hasil sigi mereka seputar elektabilitas Jokowi - Prabowo dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaran Pemilu 2019. Survei yang dirilis pada Ahad, 10 Maret 2019 ini juga menyinggung soal beberapa isu seperti kabar hoaks tujuh kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos.

Baca: Jokowi Hadiri Deklarasi Alumni di Jabar Jawab Sejumlah Isu

Survei ini digelar pada 24 hingga 31 Januari 2019. Populasi survei ini adalah seluruh WNI yang memiliki hak pilih dalam pemilu 2019. Dari populasi itu, dipilih secara acak sebanyak 1.620 responden. Responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.426 atau 88 persen.

Margin of error survei ini berkisar kurang lebih di angka 2,65 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel. Berikut temuan-temuan survei SMRC yang digelar pada minggu terakhir di bulan Januari lalu:

1. Elektabilitas Jokowi Ungguli Prabowo

SMRC menemukan elektabilitas pasangan calon Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin mengungguli pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Dalam survei itu, pasangan Jokowi - Ma'ruf mendapat elektabilitas 54,9 persen; Prabowo - Sandiaga 32,1 persen; dan 13,0 persen sisanya belum menentukan pilihan.

Simak juga: Jokowi Promosikan KIP Kuliah di Deklarasi Alumni Jabar Ngahiji

"Saat survei akhir Januari 2019 lalu, pasangan Jokowi - Ma'ruf unggul atas Prabowo - Sandi. Selisih keduanya sekitar 23 persen bila Pilpres dilakukan saat survei," kata Deni Irvani, Direktur Riset SMRC, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 10 Maret 2019.

Deni menambahkan bila 13 persen undecided voters semuanya memilih Prabowo - Sandiaga, maka Jokowi - Ma'ruf masih unggul sekitar 10 persen. Angka ini lebih besar dari selisih pilpres 2014 yang sekitar 6 persen. Deni mengatakan sebanyak 87 persen responden dalam survei ini sudah bersikap akan memilih pasangan yang mana.

<!--more-->

2. Publik masih percaya dengan Kinerja KPU dan Bawaslu

Survei SMRC menemukan mayoritas publik cukup yakin Komisi Pemilihan Umum atau KPU mampu menyelenggarakan pemilu sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.

Baca: SMRC: 25 Juta Pemilih Menilai KPU Tak Netral di Pilpres 2019

"Rinciannya, 13 persen sangat yakin, 66 persen cukup yakin, 11 persen kurang yakin, 1 persen tidak yakin sama sekali, dan 9 persen tidak tahu atau tidak jawab," kata Deni Irvani.

Hasil yang tak terlalu berbeda juga muncul untuk pertanyaan apakah KPU akan mampu menyelenggarakan pemilihan presiden sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. Survei SMRC itu menemukan 12 persen responden sangat yakin, 68 persen cukup yakin, 10 persen kurang yakin, 1 persen tidak yakin sama sekali, dan 9 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Untuk survei terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, SMRC menemukan mayoritas responden masih yakin Bawaslu mampu mengawasi pemilu sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. Survei itu menemukan 11 persen responden sangat yakin, 68 persen cukup yakin, 10 persen kurang yakin, 1 persen tidak yakin sama sekali, dan 10 persen tidak tahu atau tidak jawab.

"Untuk pengawasan Bawaslu terhadap pemilihan presiden, 10 persen responden sangat yakin, 68 persen responden cukup yakin, 10 persen responden kurang yakin, 1 persen tidak yakin sama sekali, dan 11 persen tidak tahu atau tidak jawab," ujar Deni.

Deni menuturkan publik umumnya percaya bahwa KPU dan Bawaslu bisa menjalankan kewajibannya sesuai dengan UU. "Yang negatif terhadap KPU dan Bawaslu rata-rata sekitar 11 sampai 13 persen," ujar dia.

3. Sekitar 25 juta pemilih anggap KPU tak netral dalam pemilu

SMRC menemukan sebanyak 25 juta pemilih menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak netral dalam menyelenggarakan Pemilu 2019.

"Secara khusus, yang menilai KPU tidak netral sebanyak 13 persen. Sebanyak 13 persen dari total pemilih 190 juta adalah sekitar 25 juta. Jumlah ini sangat besar untuk mempersulit KPU dan Bawaslu bila dimobilisasi," kata Deni.

<!--more-->

4. Yang ragu akan kemampuan KPU dan Bawaslu mayoritas pendukung Prabowo - Sandi

SMRC menemukan sekitar 11-12 persen responden kurang atau tak yakin dengan kemampuan KPU dan Bawaslu di Pemilu 2019. "Dan kecenderungan untuk tak meyakini KPU atau Bawaslu lebih tinggi di kalangan pendukung Prabowo - Sandiaga dibandingkan pendukung Jokowi - Ma'ruf," kata Deni Irvani.

Simak juga: KPU Imbau ASN Jaga Netralitas di Masa Pemilu

Dalam survei itu, pendukung Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin yang kurang atau tak yakin dengan kemampuan KPU hanya 4-5 persen. Sementara di kubu pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, angka ketidakyakinan terhadap KPU mencapai 23-25 persen.

"Begitu pula dengan Bawaslu, hanya 5-6 persen pendukung Jokowi - Ma'ruf yang kurang atau tak yakin dengan kemampuan Bawaslu. Sementara di kubu pendukung Prabowo - Sandi ketidakyakinan pada Bawaslu mencapai 19-21 persen," ujar Deni.

5. Sikap pemilih terhadap isu kotak surat suara kardus terbelah

Untuk isu soal kotak suara kardus, SMRC menemukan sebanyak 34 persen respondennya percaya bahwa kotak suara kardus mempermudah kecurangan dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Sebanyak 36 persen tak percaya dan 30 persen lainnya tidak tahu atau tidak jawab.

Baca juga: Saran KPU Menghadapi Hasil Lembaga Survei Abal-Abal

"Yang riskan adalah kotak suara dari kardus. Pemilih terbelah antara yang yakin dan tidak yakin bahwa kotak suara itu bisa menjadi sumber kecurangan," kata Deni.