JK: Jokowi Tidak Mungkin Melarang Azan jika Terpilih

Reporter

Egi Adyatama

Selasa, 26 Februari 2019 18:23 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pidato saat penutupan Tanwir Muhammadiyah di Balai Semarak Bengkulu, Minggu 17 Februari 2019. ANTARA FOTO/David Muharmansyah/nz

TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK megatakan larangan azan jika Joko Widodo (Jokowi) terpilih kembali sebagai presiden tidak akan mungkin terjadi. JK berujar isu yang disebarkan bahwa Jokowi melarang azan adalah hoaks.

Apalagi, kata JK, calon wakil presiden yang dipilih Jokowi ialah KH Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia. "Bagaimana bisa jadi Ketua MUI melarang azan. Di mana logikanya," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Februari 2019.

Baca: Polisi Tetapkan 3 Emak Tersangka Ujaran Kebencian terhadap Jokowi

JK berharap hoaks semacam itu sudah harus berhenti disebarkan. Ia meminta agar penggunaan media sosial lebih diperhatikan agar kabar-kabar bohong tak semakin tersebar.

Bagi korban hoaks, menurut JK pencegahannya bisa dilakukan dengan melakukan klarifikasi sesegera mungkin. "Menangkal hoaks itu dengan jawaban. Dengan klarifikasi," kata JK.

Sebelumnya, beredar video di media sosial tentang dua perempuan yang membujuk warga agar tak memilih calon presiden Jokowi di pemilihan presiden 2019. Dua perempuan itu menyebut tak akan ada lagi azan dan wanita berkerudung jika Jokowi menang. Tak cuma itu, perkawinan sesama jenis juga disebut akan diperbolehkan.

Dua perempuan itu terlihat sedang kampanye hitam dari pintu ke pintu mendeskriditkan Jokowi. Keduanya berbicara dalam bahasa Sunda. Kemarin, Kepolisian Resor Karawang menangkap tiga orang wanita atas dugaan ujaran kebencian.

Simak: Tim Kampanye Curiga Kampanye Hitam pada Jokowi Sistematis

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

2 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

4 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

5 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

5 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

6 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

6 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

9 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

10 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

17 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya