Sindir Pemilik Lahan Luas, Jokowi: Kalau Dibalikin, Saya Tunggu

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Balon berbentuk unicorn di acara yang digelar di Sentul International Convention Center, Jakarta pada Ahad malam, 24 Februari 2019.TEMPO/Dewi Nurita

    Balon berbentuk unicorn di acara yang digelar di Sentul International Convention Center, Jakarta pada Ahad malam, 24 Februari 2019.TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi menyinggung soal lahan Prabowo Subianto dalam acara pidato kebangsaan atau Konvensi Rakyat bertajuk "Optimis Indonesia Maju" di Sentul International Convention Center, Jakarta pada Ahad malam, 24 Februari 2019.

    Baca: Pidato Kebangsaan, Jokowi Janjikan Dua Kartu Sakti Jika Terpilih

    Jokowi menyinggung soal lahan Prabowo seusai menyampaikan janjinya akan melanjutkan program pembagian tanah hutan sosial untuk rakyat. Ia juga menyinggung bahwa ada penguasa lahan yang ingin mengembalikan tanah konsensi dalam jumlah besar.

    "Jika ada yang mau mengembalikan tanah konsesi yang besar ke negara, saya tunggu," ujar Jokowi dengan suara meninggi.

    Ucapan Jokowi itu kemudian disambut riuh ribuan para relawan yang hadir. Sempat menghentikan ucapannya, kemudian ia mengulangi pernyataannya. "Saya tunggu sekarang dan akan saya kembalikan ke rakyat kecil," ujarnya.

    Lagi-lagi, ucapan Jokowi membuat riuh seisi ruangan. Relawan yang semula duduk kemudian berdiri dan berteriak sambil mengacungkan satu jari. "Balikin, balikin," teriak ribuan relawan.

    Baca: Timses Jokowi Waspadai Adanya Penyusup di Acara Pidato Kebangsaan

    Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan mengembalikan ribuan hektare tanah konsesi yang dikuasainya, jika diperlukan. Hal itu disampaikan Prabowo ketika Jokowi menyinggung lahanya seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh pada saat debat calon presiden pada 17 Februari 2019.

    Catatan: Judul berita ini telah diperbaiki pada Senin, 25/02. Terima kasih


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.