TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan undangan untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU), tak ada hubungannya dengan pemilihan presiden 2019. Robikin menjelaskan “Kegiatan itu amanat konstitusi NU,” kata Ketua PBNU Robikin Emhas saat dihubungi Tempo pada Ahad dini hari Ahad, 24 Februari 2019.

Dalam satu periode selama lima tahun, pengurus harus menggelar acara itu setidaknya dua kali. PBNU mengundang Presiden Jokowi untuk membuka acara yang akan dilaksanakan pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019 di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kujangsari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat.

Baca: Jokowi Bakal Hadiri Acara Munas Alim Ulama NU di Jawa Barat

Wasekjen PBNU Masduki Baidowi menjelaskan NU secara organisatoris berkomitmen tidak akan melibatkan diri dalam politik praktis. "Pak Jokowi kami undang sebagai presiden, bukan calon presiden," ujar Masduki saat dihubungi Tempo pada Sabtu malam, 23 Februari 2019. Ia mengatakan tidak ada penggalangan massa untuk capres tertentu dalam acara ini.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menuturkan pertemuan itu akan membahas sejumlah isu. Harapannya, PBNU dapat memberi solusi atas masalah yang tengah dihadapi sama seperti munas sebelumnya.

Meski banyak warga NU yang datang ke acara itu, Said Aqil menyatakan Munas dan Konbes tidak menjadi ajang kampanye. "PBNU bukan kendaraan politik." Menurut dia, warga NU tak perlu diarahkan untuk mendukung tokoh NU yang berlaga di Pilpres 2019.

Baca: Tawa Jokowi Saat Ketua Muslimat NU Ditanya ...

Pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menilai kehadiran Jokowi sebagai presiden ataupun capres di acara Munas Alim Ulama NU, cenderung bisa mendongkrak elektabilitas di Jawa Barat.

Namun, Emrus mengatakan hal itu akan sangat tergantung oleh beberapa hal. "Pertama, sangat tergantung pada bagaimana umat NU secara individu, bukan sebagai organisasi, menilai kehadiran Pak Joko Widodo," kata Emrus kepada Tempo, Sabtu, 23 Februari 2019.

Kedua, peluang elektoral bisa didapatkan Jokowi jika pesan-pesan yang ia sampaikan dalam Munas Alim Ulama bisa memenuhi kepentingan warga NU secara pribadi. Sebab, ia melihat masyarakat saat ini seperti sedang mengevaluasi program yang sudah diwujudkan Jokowi. Evaluasi itu akan dinilai sebagai sesuatu yang menguntungkan atau tidak.

Simak: PBNU Pertanyakan Dasar Kekhawatiran dalam Doa Neno Warisman

Jawa Barat merupakan lumbung suara penantang Jokowi, Prabowo Subianto, pada pilpres 2014. Namun, untuk 2019, Emrus melihat adanya peluang penambahan elektoral untuk Jokowi karena terpilihnya Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat.

Ridwan Kamil telah menyatakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Bisa saja pemilih Ridwan Kamil memberikan dukungan kepada Jokowi meski bukan berarti mayoritas. “Secara hipotetis dapat menambah elektoral Pak Joko Widodo dalam pilpres yang akan datang."

DEWI NURITA | FRISKI RIANA