TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berkali-kali menyindir calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam acara deklarasi dukungan Alumni Theresia di Hotel Alila Pecenongan, Jakarta pada Sabtu, 23 Februari 2019. Luhut tidak menyebut nama, namun dia menggunakan kata pengganti.

Baca juga: Luhut: Pilih Siapa Terserah, Tapi Jangan Fitnah Jokowi

Pertama, Luhut menyindir soal janji Prabowo yang akan menurunkan harga telur dalam 100 hari pemerintahannya, jika terpilih menjadi presiden. "Ada yang bilang mau turunkan harga telur dalam 100 hari. Kalau harga turun, petani teriak," ujar Luhut dalam acara itu.

Menurut Luhut, konsep ekonomi pemerintah seharusnya mencari titik keseimbangan antara pembeli dan penjual dan mempertimbangkan stabilitas harga. "Kita harus cari titik keseimbangan, di mana petani happy, rakyat juga happy," ujar dia.

Prabowo pernah berjanji menurunkan harga telur jika terpilih. Janji itu ia ungkapkan saat bertemu Forum Komunikasi Majelis Ta'lim dan relawan Aliansi Pencerah Indonesia di Hambalang, pada Jumat 8 Februari 2019 lalu.

Kedua, Luhut juga menyindir soal janji Prabowo menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), jika terpilih nanti. "Ada yang mau naikin gaji, naikin gaji, jebol itu APBN," ujar Luhut.

Luhut mengatakan, kenaikan gaji PNS harus dihitung dengan matang. Musababnya, ujar dia, jumlah PNS saat ini terbilang tidak sedikit. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, setidaknya ada 4,3 juta orang per awal 2019. Sementara anggaran belanja pegawai terus meningkat setiap tahunnya. Nilainya adalah Rp305 triliun (2016), Rp312 triliun (2017), dan Rp346 triliun (2018).

"Yang naik gaji itu bukan seribu, dua ribu orang, tapi sekian juta orang. Kalau sekian juta orang dikalikan sekian juta rupiah ya berpuluh-puluh ratus triliun akhirnya, habislah APBN itu," kata Luhut.

Prabowo pernah menyampaikan janjinya untuk menaikkan gaji birokrat saat debat kandidat perdana pada Januari lalu. Menurut Prabowo, kenaikan gaji birokrat bisa mencegah korupsi.

Baca juga: Kubu Prabowo: Bawaslu Harus Awasi Pidato Kebangsaan Jokowi

Ketiga, Luhut juga menyinggung soal aset Prabowo. "Di sana ada orang yang enggak pernah miskin, naik apa itu (helikopter), tapi ngomong kemiskinan. Terus dibilang dia punya ini itu, pada kaget. Ya biasa ajalah harusnya," ujar dia.

Sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung kepemilikan ratusan ribu hektare lahan oleh Prabowo di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur dalam Debat Capres Kedua pada 17 Februari lalu.

Sindiran itu dikeluarkan merespons kritik Prabowo terkait program pembagian sertifikat lahan yang populis, tapi dinilai tidak memikirkan efek jangka panjang. Perkataan Jokowi memicu pro kontra dan menuai protes kubu Prabowo, karena dianggap menyerang pribadi. Bahkan, Jokowi dilaporkan dua kali ke Bawaslu RI karena pernyataannya itu.