Luhut: Pilih Siapa Terserah, Tapi Jangan Fitnah Jokowi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mendengarkan penjelasan guru besar Teknik Kimia ITB Subagjo saat melakukan kunjungan di Laboratorium Katalis Teknik Kimia, Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Rabu 30 Januari 2019.  TEMPO/Prima Mulia

    Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mendengarkan penjelasan guru besar Teknik Kimia ITB Subagjo saat melakukan kunjungan di Laboratorium Katalis Teknik Kimia, Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Rabu 30 Januari 2019. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bercerita soal kekesalannya soal banyaknya hoaks atau berita bohong yang beredar di tengah masyarakat. Terutama, ujar Luhut, fitnah yang ditujukan kepada Presiden joko Widodo atau Jokowi.

    Baca: Ketemu Luhut, Bos Grab Ingin Tingkatkan Investasi di Indonesia

    "Kesal saya, kenapa sih kita hidup dalam kebohongan terus, memang ada pola membuat cerita bohong tapi jangan bohongi rakyat lah," ujar Luhut di acara deklarasi dukungan Alumni Theresia di Hotel Alila, Jakarta pada Sabtu, 23 Februari 2019.

    Sebagai orang yang memiliki latar belakang militer, Luhut kerap mengingatkan kepada para perwira, bahwa dia tidak pernah mempengaruhi pilihan politik seseorang. "Saya bilang kau, kalian mau pilih siapa saja terserah, tapi jangan fitnah panglima tertinggi kita, Presiden Jokowi," ujar Luhut disambut ratusan peserta deklarasi yang hadir.

    Sebelumnya, Luhut juga menyinggung hal serupa saat menghadiri acara diskusi di Gedung Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta Pusat, Jumat, 22 Februari 2019. Luhut mengaku kecewa soal banyaknya penyebaran hoaks menjelang pilpres 2019, karena yang akan menanggung akibatnya adalah anak muda Indonesia.

    "Mau pilih 2 (Prabowo Subianto) dan 1 (Joko Widodo atau Jokowi) suka-suka mu, jangan kamu rusak pikiran anak-anak muda itu informasi yang salah," kata Luhut.

    Baca: Soal Jalan 191 Ribu Kilometer, Luhut: Sekarang Sudah Lebih

    Menurut Luhut, pemerintah saat ini terpaksa menghabiskan waktu hingga sekitar 30 persen demi mengklarifikasi isu-isu hoaks yang muncul. "Untuk menjelaskan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.