DPR Lantik Pengganti Legislator Terdakwa Fayakhun Andriadi

Rabu, 13 Februari 2019 13:14 WIB

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin melantik tiga Anggota MPR Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk masa jabatan 2014-2019 di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 November 2018.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat resmi melantik pengganti terdakwa kasus suap Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fayakhun Andriadi pada hari ini, Rabu, 13 Februari 2019. Pelantikan berlangsung dalam rapat paripurna DPR di akhir masa sidang kedua, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Saudara Musthafa Bakri menggantikan Fayakhun Andriadi dari Fraksi Partai Golkar," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang menjadi pimpinan sidang paripurna.

Baca: KPK Periksa Dua Anggota DPR untuk Tersangka Taufik Kurniawan

Fayakhun digantikan Musthafa Bakri karena menjadi terdakwa kasus suap pengadaan drone dan satelit Bakamla. Dia didakwa menerima suap sebesar Rp 12 miliar dari pengusaha Fahmi Darmawansyah. Duit itu ditengarai diberikan agar Fayakhun yang saat itu anggota Komisi Pertahanan DPR, mengupayakan alokasi penambahan anggaran Bakamla untuk proses pengadaan satelit monitoring dan drone dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Fahmi kini telah divonis dua tahun delapan bulan penjara. Adapun Fayakhun dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, subsider enam bulan kurungan. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi juga menuntut dicabutnya hak politik Fayakhun selama lima tahun.

Advertising
Advertising

Baca:KPK Periksa Tiga Anggota DPR untuk Taufik Kurniawan

Kendati Fayakhun sudah ditahan KPK sejak Maret 2018, pergantian antarwaktu (PAW) baru diresmikan hari ini. Selain Musthafa, Dewan juga melantik dua pejabat PAW lainnya.

Mereka ialah Wa Ode Nur Zainab yang menggantikan Tina Nur Alam dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan Taslim Azis yang menggantikan Amarullah Amri Tuasikal dari Fraksi Gerindra. Saat baru dibuka, sidang paripurna kali ini dihadiri oleh kurang dari 250 anggota. "Menurut catatan Setjen DPR RI jumlah anggota yang hadir dan sudah tanda tangan 223 dari 560 orang anggota," kata Agus Hermanto.



Berita terkait

KPK Tak Soal Menko Polkam Budi Gunawan Bentuk Desk Pencegahan Korupsi

4 jam lalu

KPK Tak Soal Menko Polkam Budi Gunawan Bentuk Desk Pencegahan Korupsi

Menko Polkam Budi Gunawan membentuk Desk Pencegahan Korupsi yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Ketua RT hingga Kepala Protokol Kalsel untuk Cari Sahbirin Noor

8 jam lalu

KPK Periksa Ketua RT hingga Kepala Protokol Kalsel untuk Cari Sahbirin Noor

KPK menyatakan Sahbirin Noor melarikan diri setelah menjadi tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Kabulkan PK Mardani H. Maming, Hukumannya Jadi 10 Tahun

8 jam lalu

Mahkamah Agung Kabulkan PK Mardani H. Maming, Hukumannya Jadi 10 Tahun

Mahkamah Agung mengabulkan PK Mardani H. Maming, Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

9 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

Kuasa hukum Sahbirin Noor mengatakan kliennya tak mungkin ke luar negeri karena sudah dicekal.

Baca Selengkapnya

Tom Lembong Lawan Status Tersangka Lewat Praperadilan, Begini Kata Kejagung

11 jam lalu

Tom Lembong Lawan Status Tersangka Lewat Praperadilan, Begini Kata Kejagung

Kejagung menanggapi eks Menteri Perdagangan, Tom Lembong, yang mengajukan praperadilan di kasus korupsi impor gula.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

12 jam lalu

KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

KPK mengungkapkan informasi tersebut dalam sidang praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor di PN Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

12 jam lalu

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan.

Baca Selengkapnya

Kejati Tetapkan Eks Dirjen Perkeretaapian Tersangka Dugaan Korupsi Proyek LRT Sumsel

12 jam lalu

Kejati Tetapkan Eks Dirjen Perkeretaapian Tersangka Dugaan Korupsi Proyek LRT Sumsel

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan 2016-2017, Prasetyo Boeditjahjono, juga menjadi tersangka di kasus korupsi lain

Baca Selengkapnya

Pengamat Ekonom UGM Sebut Pergantian Direksi Pertamina Diisi Politikus Membuka Peluang Korupsi

12 jam lalu

Pengamat Ekonom UGM Sebut Pergantian Direksi Pertamina Diisi Politikus Membuka Peluang Korupsi

Penempatan orang partai di posisi penting sebagai direktur utama dan komisaris utama Pertamina akan menimbulkan konflik kepentingan.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

14 jam lalu

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.

Baca Selengkapnya