DPR Lantik Pengganti Legislator Terdakwa Fayakhun Andriadi

Rabu, 13 Februari 2019 13:14 WIB

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin melantik tiga Anggota MPR Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk masa jabatan 2014-2019 di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 November 2018.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat resmi melantik pengganti terdakwa kasus suap Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fayakhun Andriadi pada hari ini, Rabu, 13 Februari 2019. Pelantikan berlangsung dalam rapat paripurna DPR di akhir masa sidang kedua, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Saudara Musthafa Bakri menggantikan Fayakhun Andriadi dari Fraksi Partai Golkar," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang menjadi pimpinan sidang paripurna.

Baca: KPK Periksa Dua Anggota DPR untuk Tersangka Taufik Kurniawan

Fayakhun digantikan Musthafa Bakri karena menjadi terdakwa kasus suap pengadaan drone dan satelit Bakamla. Dia didakwa menerima suap sebesar Rp 12 miliar dari pengusaha Fahmi Darmawansyah. Duit itu ditengarai diberikan agar Fayakhun yang saat itu anggota Komisi Pertahanan DPR, mengupayakan alokasi penambahan anggaran Bakamla untuk proses pengadaan satelit monitoring dan drone dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Fahmi kini telah divonis dua tahun delapan bulan penjara. Adapun Fayakhun dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, subsider enam bulan kurungan. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi juga menuntut dicabutnya hak politik Fayakhun selama lima tahun.

Advertising
Advertising

Baca:KPK Periksa Tiga Anggota DPR untuk Taufik Kurniawan

Kendati Fayakhun sudah ditahan KPK sejak Maret 2018, pergantian antarwaktu (PAW) baru diresmikan hari ini. Selain Musthafa, Dewan juga melantik dua pejabat PAW lainnya.

Mereka ialah Wa Ode Nur Zainab yang menggantikan Tina Nur Alam dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan Taslim Azis yang menggantikan Amarullah Amri Tuasikal dari Fraksi Gerindra. Saat baru dibuka, sidang paripurna kali ini dihadiri oleh kurang dari 250 anggota. "Menurut catatan Setjen DPR RI jumlah anggota yang hadir dan sudah tanda tangan 223 dari 560 orang anggota," kata Agus Hermanto.



Berita terkait

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

34 menit lalu

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

Jaksa KPK Meyer Simanjuntak menyebut institusinya akan menghadirkan keluarga bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

4 Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa Penuhi Permintaan Syahrul Yasin Limpo karena Takut Dipecat

10 jam lalu

4 Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa Penuhi Permintaan Syahrul Yasin Limpo karena Takut Dipecat

Empat pejabat di Kementerian Pertanian kompak menjawab terpaksa memenuhi permintaan Syahrul Yasin Limpo karena takut dipecat atau dimutasi.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Disebut Minta Honor Narasumber Rp10 Juta padahal Maksimal Rp4 Juta

15 jam lalu

Syahrul Yasin Limpo Disebut Minta Honor Narasumber Rp10 Juta padahal Maksimal Rp4 Juta

Bendahara Dirjen PSP Kementerian Pertanian mengaku diminta menyiapkan Rp10 juta untuk honor Syahrul Yasin Limpo sebagai narasumber

Baca Selengkapnya

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

15 jam lalu

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

Momentum pindah dukungan Gus Muhdlor saat pilpres ditengarai dipengarui kasus korupsi yang menjeratnya.

Baca Selengkapnya

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

15 jam lalu

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

Asisten Pidsus Kejati Sumbar Hadiman menjelaskan pemanggilan Bupati Solok Selatan itu terkait kasus dugaan korupsi penggunaan hutan negara tanpa izin.

Baca Selengkapnya

Kasus Gazalba Saleh Bekas Hakim MA, Korupsi hingga Penggunaan Identitas Palsu

15 jam lalu

Kasus Gazalba Saleh Bekas Hakim MA, Korupsi hingga Penggunaan Identitas Palsu

Terdakwa Hakim MA, Gazalba Saleh, telah mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

16 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

18 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

19 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

21 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya