TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah Presiden Joko Widodo mencabut remisi terhadap I Nyoman Susrama, pelaku pembunuhan wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. Ia menilai pencabutan ini memang layak dilakukan.

Baca juga: 3 Alasan Hukum Ini Bisa Dipakai Jokowi untuk Cabut Remisi Susrama

"Pertama (ini tindakan) kriminal. Kedua ingin merusak kebebasan pers. Jadi dua pelanggaran yang dilakukannya," kata JK saat ditemui di rumah dinasnya, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Ahad, 10 Februari 2019.

JK mengatakan keputusan Jokowi itu merupakan bentuk respon dari banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk terhadap kasus ini. Melihat tekanan yang tinggi, Jokowi kemudian meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk mengkaji ulang pemberian remisi tersebut.

Pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 kemarin, Jokowi pun mengumumkan telah menandatangani Keputusan Presiden baru untuk mencabut remisi. "Itu hak progratif presiden kan," kata JK.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pembatalan remisi itu menunjukkan kepedulian dan komitmen pemerintah dalam melindungi keselamatan pekerja media dalam menjalankan tugas -tugasnya. “Rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat menjadi poin perhatian Presiden,” kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan kegelisahan para wartawan dan pekerja media yang harus mendapatkan perlindungan saat bertugas sangat dipahami Jokowi. Ia menambahkan, kasus ini tidak bisa dilihat sepotong-sepotong, karena pengajuan remisi kepada ratusan narapidana dengan kasus yang berbeda-beda.

Baca juga: Hari Pers Nasional, Tagar Cabut Remisi Pembunuh Wartawan Trending

Nyoman Susrama dihukum seumur hidup setelah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Denpasar karena membunuh Prabangsa. Hakim meyakini motivasi pembunuhan itu adalah pemberitaan di harian Radar Bali yang ditulis Prabangsa pada 3, 8, dan 9 Desember 2008. Berita tersebut menyoroti dugaan korupsi proyek-proyek di Dinas Pendidikan Bangli, di Bali.