TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo akan memerintahkan Komisi III (Hukum) DPR meminta calon Mahkamah Konstitusi menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Para calon hakim MK diwajibkan menyerahkan LHPKN ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Itu kan soal teknis, saya minta Komisi III meminta itu kepada calon hakim MK," kata Bambang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Baca: KPK Geram Anggota DPRD DKI Tak Satu pun Lapor LHKPN

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menyeleksi 11 calon hakim Mahkamah Konstitusi. Ada dua calon yang kembali mencalonkan diri, yakni Aswanto dan Wahiduddin Adams. Adapun sembilan calon lainnya yakni Hesti Armiwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriacida, Bahrul Ilmi Yakup, Galang Asmara, dan Refly Harun. Kemudian Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta, dan Sugianto.

Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani mengatakan pihaknya menerima masukan dari sejumlah elemen masyarakat sipil mengenai kepatuhan LHKPN calon hakim MK ini. Elemen-elemen masyakat sipil itu di antaranya Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Indonesia Corruption Watch (ICW), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Kode Inisiatif, dan lainnya, menyampaikan bahwa lima calon hakim MK belum menyerahkan LHKPN.

Baca: LHKPN Anggota DPR Rendah, Ketua KPK: Apa Perlu Bimbingan Khusus?

Masukan itu sangat membantu Komisi Hukum. Catatan rekam jejak dari masyarakat sipil juga menjadi bahan pertanyaan Dewan kepada para calon hakim MK. "Pertanyaan-pertanyaan itu sebagian adalah dari apa yang ada di dalam laporan track record teman-teman masyarakat sipil itu," ujar Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan itu.

Salah satu calon hakim MK yang belum melaporkan LHKPN ialah Hesti Armimulan. Hesti mengatakan tak bermaksud mengabaikan aturan perundang-undangan soal LHKPN ini. Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2007-2012 ini mengatakan semua yang dilakukannya semasa menjabat dicatat oleh kesekjenan dan terdapat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang jelas. "Tidak tau, apakah Sekjen melaporkannya atau tidak," kata Hesti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.