TEMPO.CO, Jakarta - Menanggapi pesan Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj yang berpesan agar nahdliyin menjabat posisi strategis mulai dari menteri agama hingga imam masjid, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan negara dan instansi pemerintahan Indonesia harus menjadi milik bersama sebagaimana amanat konstitusi. “Jangan menjadi milik golongan,” kata Haedar kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019.

Pemerintahan harus berasas meritokrasi atau dasar kepantasan dan karier. Janganlah pemerintahan didasarkan pada kriteria primordialisme atau sektarianisme. "Jika Indonesia ingin menjadi negara modern yang maju, maka bangun 'good governance' dan profesionalisme, termasuk di Kementerian Agama."

Baca: UGM Usulkan NU dan Muhammadiyah Jadi Kandidat Penerima Nobel

Said Aqil sebelumnya mengatakan peran tokoh agama harus dipegang orang-orang NU. Mulai dari imam masjid, khatib, KUA hingga Menteri Agama, kata Said, harus dari NU. "Lah memang khatib sekarang itu baca alqurannya plentang plentong. Makanya saya bilang kemarin, khatib kalau bukan dari NU itu salah semua. Pada marah kan, biarin," ujar Said Aqil dalam acara pembukaan Rakornas Lembaga Dakwah NU di Hotel Bidakara, Jakarta pada Senin, 28 Januari 2019.

Haedar mengatakan jabatan dalam pemerintahan sebaiknya diisi dengan orang-orang sesuai kecakapannya, jangan berdasarkan kriteria golongan tertentu. Jika primordialisme dibiarkan tumbuh subur dalam institusi pemerintahan akan menghilangkan obyektivitas dan prinsip negara milik semua. "Bahayanya jika hal itu dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi, bahkan dapat memicu konflik atau perebutan antargolongan di Indonesia."

Baca: Jokowi Tinjau Pembangunan Rusun Ponpes Darul Arqam Muhammadiyah

Dia mengatakan Indonesia jangan didominasi satu golongan apalagi bermazhab golongan tertentu. Terlebih apabila pandangan itu meniadakan komponen lainnya dengan menganggap diri paling benar. Jika hal semacam itu ditumbuhkembangkan, kata dia, dapat menuju pada fanatisme dan bisa menjurus pada radikalisme yang bisa bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan pernyataan-pernyataan di tahun politik ini harus seksama agar tidak memantik perpecahan karena bisa sensitif. "Di tahun politik ini bahkan jauhi ujaran-ujaran yang berpotensi menumbuhkan retak di tubuh umat dan bangsa, jika ingin Indonesia rukun dan utuh sebagaimana sering disuarakan dengan penuh gelora," kata dia.