Kata Ketua Umum Muhammadiyah Soal Pernyataan Said Aqil

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap warga persyarikatan jangan berlebihan dan tidak terbawa pada polemik pernyataan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj.

Baca juga: Saat Said Aqil Sebut Imam Masjid dan Menteri Agama Harus dari NU

"Tetap ciptakan suasana tenang dan ukhuwah, tidak perlu bereaksi melebihi takaran. Tunjukkan warga persyarikatan cerdas dan dewasa," kata Haedar kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019.

Dalam keterangan tertulis, dia berharap pidato Ketum PBNU Said Aqil Siradj harus ditanggapi dengan bijak. Sebelumnya, viral pernyaaan Said Aqil di Milad Muslimat NU yang menyampaikan harapannya agar warga NU berperan di semua bidang untuk masa kini baik itu di ranah kursi pemerintahan, imam masjid dan berbagai posisi strategis lainnya. Pernyataan itu mendapat beragam respon dari publik.

"Hendaknya pernyataan Kiai Aqil Siradj jangan jadi polemik di lingkungan umat Islam dan masyarakat, lebih-lebih di tahun politik. Semua pihak diharapkan bijak dan tidak memperpanjang masalah ini. Kita lebih baik mengedepankan ukhuwah dan mengerjakan agenda-agenda yang positif bagi kemajuan umat dan bangsa," kata dia.

Haedar berpandangan negara dan instansi pemerintahan Indonesia harus menjadi milik bersama sebagaimana amanat konstitusi, jangan menjadi milik golongan.

Menurut Haedar, pemerintahan harus berasas meritokrasi atau dasar kepantasan dan karier. Janganlah pemerintahan didasarkan pada kriteria primordialisme atau sektarianisme.

"Jika Indonesia ingin menjadi negara modern yang maju, maka bangun 'good governance' dan profesionalisme, termasuk di Kementerian Agama," kata dia.

Dia mengatakan jabatan dalam pemerintahan sebaiknya diisi dengan orang-orang sesuai kecakapannya atau jangan berdasarkan kriteria golongan tertentu. Jika primordialisme itu dibiarkan tumbuh subur dalam institusi pemerintahan maka menghilangkan obyektivitas dan prinsip negara milik semua.

"Bahayanya jika hal itu dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi, bahkan dapat memicu konflik atau perebutan antargolongan di Indonesia," katanya.

Dia mengatakan Indonesia jangan didominasi satu golongan apalagi bermazhab golongan tertentu. Terlebih apabila pandangan tersebut meniadakan komponen lainnya dengan menganggap diri paling benar.

Jika hal semacam itu ditumbuhkembangkan, kata dia, dapat menuju pada fanatisme dan bisa menjurus pada radikalisme yang bisa bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Haedar mengatakan pernyataan-pernyataan di tahun politik saat ini harus seksama agar tidak memantik perpecahan karena bisa sensitif.

Baca juga: Kirim Undangan ke JK, Said Aqil Sebut NU Siap Kawal Pilpres 2019

"Di tahun politik ini bahkan jauhi ujaran-ujaran yang berpotensi menumbuhkan retak di tubuh umat dan bangsa, jika ingin Indonesia rukun dan utuh sebagaimana sering disuarakan dengan penuh gelora," kata dia.

Said Aqil sebelumnya mengatakan tak akan menarik pernyataannya soal peran tokoh agama yang harus dipegang orang-orang NU. Mulai dari imam masjid, khatib, KUI hingga Menteri Agama, kata Said, harus dari NU.

"Lah memang khatib sekarang itu baca alqurannya plentang plentong. Makanya saya bilang kemarin, khatib kalau bukan dari NU itu salah semua. Pada marah kan, biarin," ujar Said Aqil dalam acara pembukaan Rakornas Lembaga Dakwah NU di Hotel Bidakara, Jakarta pada Senin, 28 Januari 2019.






Perjalanan Gesang Sang Maestro Keroncong Mengalir Sampai Jauh

3 hari lalu

Perjalanan Gesang Sang Maestro Keroncong Mengalir Sampai Jauh

Pada 105 tahun yang lalu, tepatnya 1 Oktober 1917, pemain keroncong legendaris bernama Gesang Martohartono lahir ke dunia. Ini perjalanam hidupnya.


Rangkaian Acara Muhammadiyah Expo di Yogyakarta, Dari Pengajian Hingga Bazar

4 hari lalu

Rangkaian Acara Muhammadiyah Expo di Yogyakarta, Dari Pengajian Hingga Bazar

Muhammadiyah Jogja Expo 2022 ini juga difokuskan sebagai syiar Muktamar sekaligus ajang silaturahmi.


PBNU Ungkap Alasan Undang Organisasi Hindu Sayap Kanan India ke Forum R20

5 hari lalu

PBNU Ungkap Alasan Undang Organisasi Hindu Sayap Kanan India ke Forum R20

Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf mengatakan sedang dalam proses membangun dialog dengan pemerintah India dan organisasi Hindu RSS.


Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

7 hari lalu

Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai banding Ferdy Sambo ditolak bisa kembalikan citra Polri yang anjlok


Ulama Mesir Syekh Yusuf Al Qaradawi Wafat, Pernah Berpesan kepada Nahdlatul Ulama

7 hari lalu

Ulama Mesir Syekh Yusuf Al Qaradawi Wafat, Pernah Berpesan kepada Nahdlatul Ulama

Syekh Yusuf Al Qaradawi, ulama dan cendekiawan Mesir itu wafat pada Senin, 26 September 2022. Ia pernah datang ke kantor PBNU, ini pesannya.


PBNU Sebut Perlu Komunikasi dengan Israel untuk Membantu Palestina

8 hari lalu

PBNU Sebut Perlu Komunikasi dengan Israel untuk Membantu Palestina

Ketua umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyebut pembicaraan dengan Israel perlu dilakukan untuk mempertanyakan nasib Palestina.


Anwar Abbas Sebut Hakim Agung Terjerat Korupsi Bisa Timbulkan Malapetaka bagi Negeri

11 hari lalu

Anwar Abbas Sebut Hakim Agung Terjerat Korupsi Bisa Timbulkan Malapetaka bagi Negeri

Anwar Abbas mengatakan hakim agung yang ditangkap tangan KPK kemarin bakal menimbulkan keresahan masyarakat dan malapetaka


Sejatinya Gelar Sir untuk Azyumardi Azra

15 hari lalu

Sejatinya Gelar Sir untuk Azyumardi Azra

Penggelaran Sir seperti untuk Azyumardi Azra telah menjadi bagian dari sistem kerajaan sejak dilembagakan oleh King George V pada 1917.


Bagaimana Konsep Imam Mahdi, Sang Juru Selamat Akhir Zaman dalam Islam?

15 hari lalu

Bagaimana Konsep Imam Mahdi, Sang Juru Selamat Akhir Zaman dalam Islam?

Belum lama ini, warga Riau berinisial WAM, diringkus Polda Riau setelah mengaku sebagai Imam Mahdi. Lalu siapa sebenarnya Imam Mahdi dalam Islam?


Cegah Polarisasi, LHKP Muhammadiyah Dukung Penghapusan Ambang Batas Presiden

16 hari lalu

Cegah Polarisasi, LHKP Muhammadiyah Dukung Penghapusan Ambang Batas Presiden

LHKP Muhammadiyah menyuarakan dukungan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau ambang batas presiden