TEMPO.CO, Jakarta - Meninggal di usia 81 tahun pada Selasa, 29 Januari 2019 pagi pukul 05.25 di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta, Rahman Tolleng dikenal sebagai aktivis demokrasi. Melalui akun twitternya, sastrawan dan pendiri Tempo Media, Goenawan Mohamad menulis, "Rahman Tolleng, aktivis Gerakan Mahasiswa Sosialis (GMSos) sejak akhir tahun 1950-an meninggal pagi ini di Jakarta. Pejuang demokrasi yang konsisten, tanpa pamrih, berkali-kali gagal — tanpa putus asa. Sahabat yang tak selamanya sepaham."

Rahman Tolleng dikenal sebagai politikus idealis. Dorongan berpolitiknya datang dari rasa keindonesiaan yang bersemi ketika dia masih duduk di kelas 3 sekolah dasar di Watampone, Sulawesi Selatan di penghujung 1945. Hampir setiap petang, bersama teman sepermainannya, ia mengintip sekelompok anak muda berlatih baris-berbaris di jalan raya. Mereka mengenakan pakaian putih dengan emblem merah-putih tersemat di dada.

Semasa hidup, Tolleng pernah menjabat sebagai Direktur Penerbitan Grafiti Pers pada 1991. Adapun dalam karir politiknya, Tolleng pernah menjadi anggota DPR Gotong Royong (DPRGR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada 1968-1971. Kemudian menjadi anggota DPR/MPR pada 1971-1974.

Baca: Tokoh Pergerakan Rahman Tolleng Meninggal

Pria kelahiran Sinjai, Sulawesi Selatan, 5 Juli 1937 itu dicari-cari di era Orde Lama karena memprotes Dekrit Presiden Soekarno. Sesudah G-30-S, ia menggerakkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia di Bandung, dan ikut memprakarsai penerbitan tabloid Mahasiswa Indonesia pada 1966.

Menjelang pemilu 1971, putra saudagar dan pelaut Bugis ini terlibat dalam proses transformasi Sekretariat Bersama Golkar menjadi Golongan Karya. Karir politiknya maju pesat. Peristiwa Malari, 15 Januari 1974, menjadi titik balik baginya.

Ia dianggap terlibat dalam demonstrasi menentang kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka. Tolleng ditahan bersama sejumlah intelektual dan pemimpin mahasiswa masa itu. Meski akhirnya dibebaskan, ia mulai terpinggirkan dari pentas politik. Bahkan, ia di-recall sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan kehilangan jabatan di Dewan Pimpinan Pusat Golkar.

Pada awal 1990-an, bersama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan sejumlah tokoh lain, Rahman Tolleng ikut mendeklarasikan Forum Demokrasi yang mengajukan Gus Dur sebagai calon presiden alternatif menggantikan Soeharto. Gus Dur akhirnya menjadi presiden, tapi Forum menghilang. Bagi ayah dua anak ini, usia bukan rintangan untuk tetap giat di dunia politik.