TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan jumlah pengguna transportasi publik menurun di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Angkanya menurun dari 49 persen menjadi 19 persen.

Baca juga: Luhut Sebut Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Bawah DKI

"Jalan makin baik, jembatan makin baik, dan mobil pribadi makin murah maka orang cenderung memakai mobil pribadi," kata JK menjelaskan alasan penurunan pengguna transportasi umum di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 28 Januari 2019.

Meski begitu, JK kebingungan dengan data penurunan pengguna transportasi umum dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu. "Padahal waktu itu orang mungkin masih bergantungan di bus-bus yang tua itu kan," katanya.

JK ingin transportasi publik kembali diminati. Alasannya tentu untuk mengurangi kemacetan terutama di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Keinginan itu, menurut dia, bisa terwujud jika moda transportasinya lebih nyaman dari mobil pribadi. Selain itu, pemerintah akan berfokus pada integrasi transportasi publik.

Baca juga: Jadwal KRL Jabodetabek Sering Terlambat, Ini Penjelasan PT KCI

Pemerintah juga akan berupaya memberi disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi. Salah satunya dengan menaikkan tarif parkir. Selain itu pemerintah akan menerapkan sistem electronic road pricing (ERP).

Pemerintah telah menggelar rapat koordinasi pengelolaan transportasi di Kantor Wakil Presiden hari ini. JK mengatakan, rapat itu akan mencari solusi agar kemacetan di sekitar Jabodetabek terurai, salah satunya dengan berfokus pada transportasi publik.