Belajar dari Bangkok, JK: Bangun Infrastruktur Jangan Nanggung

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pidato dalam sidang umum PBB ke-73 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis, 27 September 2018. Dalam pidatonya, JK membahas upaya perdamaian Palestina. AP Photo/Frank Franklin II

    Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pidato dalam sidang umum PBB ke-73 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis, 27 September 2018. Dalam pidatonya, JK membahas upaya perdamaian Palestina. AP Photo/Frank Franklin II

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kemacetan tak bisa dilakukan setengah-setengah. Cara ini terbukti ampuh diterapkan di Bangkok, Thailand.

    Baca: JK, Sekjen PBB, Bos World Bank Kunjungi Korban Gempa Palu

    JK mengatakan pernah berkonsultasi dengan Perdana Menteri Thailand mengenai cara untuk mengatasi macet seperti di Bangkok. "Jawabnya sederhana, jangan mengulangi kesalahan kami," ujar JK dalam forum infrastruktur Asian Development Bank di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018, menirukan percakapan mereka.

    Kesalahan Thailand adalah membangun infrastruktur secara bertahap. JK menuturkan, metode tersebut merugikan. "Harus satu kali (dibangun). Bikin 100 kilometer infrastruktur jalan transportasi umum baru bisa menyelesaikan masalah. Kalau membangun ini 100 kilometer, tahun depan baru 10 kilometer jadi merugikan," katanya. Untuk itu, pembangunan infrastruktur butuh kerjasama banyak pihak agar bisa selesai dengan cepat, baik dari sisi waktu maupun dana.

    JK mengatakan butuh kerjasama masyarakat untuk mengubah kebiasaan mereka. Masyarakat diharapkan lebih banyak menggunakan transportasi umum, ketimbang kendaraan pribadi.

    Pemerintah berkomitmen terus membangun dan meningkatkan fasilitas transportasi publik. Meskipun memakan biaya besar, pembangunan tersebut masih lebih murah dibandingkan ongkos kemacetan. "Kalau dihitung ongkos untuk kemacetan, ongkos pembelian bahan bakar, itu jauh lebih tinggi dibandingkan ongkos memperbaiki kemacetan tersebut," kata JK.

    Simak juga: Cerita JK Soal Video Tik Tok Bersama Cucunya

    Di Jakarta, JK mengatakan pemerintah mulai memperbaiki dan membangun fasilitas transportasi publik. Selain itu juga menerapkan aturan ganjil genap untuk mengurangi kemacetan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.