Jokowi Tunjuk JK Koordinator Integrasi Transportasi Jabodetabek

Presiden Jokowi menyerahkan buku "Jokowi Menuju Cahaya" karya Alberthiene Endah kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla saat peluncurannya di Jakarta, Rabu, 13 Desember 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk mengkoordinir antara pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan pemerintah pusat terkait pengintegrasian transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Hal ini berdasarkan rapat terbatas yang berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, siang tadi.

Baca juga: Jokowi: Kita Tertinggal dalam Transportasi Massal dan Cepat

"Ditugaskan pak Wapres yang koordinir," kata Darmin saat ditemui usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa 8 Januari 2018.

Darmin menjelaskan kesulitan yang dialami saat ini untuk mengintegrasikan transportasi umum di tiga daerah itu adalah banyak kewenangan yang tumpang tindih. Imbasnya, kata dia, sering terjadi perbedaan pendapat baik sesama pemerintah daerah maupun antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi akan disatukan, ada membentuk penyederhanaan keputusannya. Bagaimana bentuknya, belum (diputuskan)," ujarnya.

Dalam pengantar rapat, Jokowi mengeluhkan kemacetan yang terus terjadi di Jabodetabek hingga membuat negara rugi puluhan triliun setiap tahun. "Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima, setiap tahun kita kehilangan Rp 65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan," tuturnya.

Jokowi meminta pengelolaan moda transportasi di Jabodetabek ke depan harus lebih baik. Secara spesifik ia mencontohkan banyak kewenangan yang tumpang tindih sekedar urusan jalan.

"Jalan ada yang dimiliki Kementerian PU, ada yang dimiliki Pemprov DKI, dimiliki Banten, Jawa Barat, yang semua tuh kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, tidak terintegrasi," ucapnya.

Selain itu, Jokowi menyoroti soal pembangunan kawasan berorientasi transit (TOD) yang berpuluh tahun tidak ada kemajuannya. Penyebabnya, kata dia, kewenangan ada di banyak tempat.

Baca juga: Jokowi Sebut Pemerintah Harus Berani Bangun Transportasi Massal

"Intinya kami ingin ada penyederhanaan dalam manajemen yang ada sehingga semakin gampang dimulai, dikerjakan, dan tidak saling lempar antarinstitusi satu dengan lainnya," ujar Jokowi.

Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, Jokowi tidak ingin ada koordinasi yang berbelit terkait urusan pengintegrasian transportasi di tiga daerah ini. "Jangan sampai nantinya menentukan dua stasiun transit saja antara pemda DKI, BUMN dan kementerian itu tumpang tindih," kata dia.






Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

3 jam lalu

Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

Bamsoet menyebut peluang terwujudnya penundaan Pemilu ini tergantung dari partai politik yang ada di parlemen.


Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

5 jam lalu

Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

Gagasan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode mencuat lagi.


Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

5 jam lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

5 jam lalu

Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai usulan perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan Presiden Jokowi sendiri.


PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

6 jam lalu

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP," kata Sejjen PDIP Hasti Kristiyanto. Maksudnya Partai NasDem?


Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

7 jam lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

Rhenald Kasali Rhenald juga menyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terlalu pede bahwa Indonesia jauh dari resesi pada tahun 2023 ini.


Nasdem Sebut Warga Depok Rindu Anies Baswedan, Gugatan Polusi Udara ke Jokowi & Konser Dewa 19 Jadi Top 3 Metro

8 jam lalu

Nasdem Sebut Warga Depok Rindu Anies Baswedan, Gugatan Polusi Udara ke Jokowi & Konser Dewa 19 Jadi Top 3 Metro

Nasdem sebut warga Depok rindu Anies Baswedan, gugatan polusi udara ke Jokowi & konser Dewa 19 jadi Top 3 Metro hari ini.


Profil Sudirman Said Ketua Tim Anies Baswedan di Pilpres 2024, Mantan Menteri ESDM Jokowi

9 jam lalu

Profil Sudirman Said Ketua Tim Anies Baswedan di Pilpres 2024, Mantan Menteri ESDM Jokowi

Sudirman Said menjadi Ketua Tim Kecil yang menyiapkan Koalisi Perubahan untuk menyokong Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ini profilnya.


Kemacetan Kian Parah, Berikut Pendapat Pakar

19 jam lalu

Kemacetan Kian Parah, Berikut Pendapat Pakar

Pakar menjelaskan masalah kemacetan, baik di Jakarta dan sekitarnya atau di kota-kota lain, karena dominasi kendaraan pribadi.


YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

1 hari lalu

YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut kebijakan larangan penjualan rokok ketengan akan mengikis dua hal.