TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk mengkoordinir antara pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan pemerintah pusat terkait pengintegrasian transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Hal ini berdasarkan rapat terbatas yang berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, siang tadi.
Baca juga: Jokowi: Kita Tertinggal dalam Transportasi Massal dan Cepat
"Ditugaskan pak Wapres yang koordinir," kata Darmin saat ditemui usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa 8 Januari 2018.
Darmin menjelaskan kesulitan yang dialami saat ini untuk mengintegrasikan transportasi umum di tiga daerah itu adalah banyak kewenangan yang tumpang tindih. Imbasnya, kata dia, sering terjadi perbedaan pendapat baik sesama pemerintah daerah maupun antara pemerintah pusat dan daerah.
"Jadi akan disatukan, ada membentuk penyederhanaan keputusannya. Bagaimana bentuknya, belum (diputuskan)," ujarnya.
Dalam pengantar rapat, Jokowi mengeluhkan kemacetan yang terus terjadi di Jabodetabek hingga membuat negara rugi puluhan triliun setiap tahun. "Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima, setiap tahun kita kehilangan Rp 65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan," tuturnya.
Jokowi meminta pengelolaan moda transportasi di Jabodetabek ke depan harus lebih baik. Secara spesifik ia mencontohkan banyak kewenangan yang tumpang tindih sekedar urusan jalan.
"Jalan ada yang dimiliki Kementerian PU, ada yang dimiliki Pemprov DKI, dimiliki Banten, Jawa Barat, yang semua tuh kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, tidak terintegrasi," ucapnya.
Selain itu, Jokowi menyoroti soal pembangunan kawasan berorientasi transit (TOD) yang berpuluh tahun tidak ada kemajuannya. Penyebabnya, kata dia, kewenangan ada di banyak tempat.
Baca juga: Jokowi Sebut Pemerintah Harus Berani Bangun Transportasi Massal
"Intinya kami ingin ada penyederhanaan dalam manajemen yang ada sehingga semakin gampang dimulai, dikerjakan, dan tidak saling lempar antarinstitusi satu dengan lainnya," ujar Jokowi.
Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, Jokowi tidak ingin ada koordinasi yang berbelit terkait urusan pengintegrasian transportasi di tiga daerah ini. "Jangan sampai nantinya menentukan dua stasiun transit saja antara pemda DKI, BUMN dan kementerian itu tumpang tindih," kata dia.
