TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan perbaikan lingkungan di Gunung Bawakaraeng, Sulawesi Selatan. Musababnya telah terjadi kerusakan di bawah Gunung Bawakaraeng yang mengakibatkan terjadi longsor dan banjir.

Baca juga: BPBD Sulawesi Selatan: 18 Orang Tewas Akibat Banjir dan Longsor

“Harus kita perbaiki secara aturan, misalnya tempat wisata yang tak sesuai aturan cabut izinnya,” ucap Jusuf Kalla usai menggelar rapat penanggulangan banjir di Gedung Utama Lantai 1 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Minggu sore 27 Januari 2019.

Jusuf Kalla alias JK juga mengaku waduk di Bili-bili mengalami sedimentasi karena kerusakan di hulu. Sedimen itu berasal dari Gunung Bawakaraeng yag mengalir sampai ke Bendungan Bili-bili. “Akhirnya air meluber, jadi harus diperbaiki hulunya baru dikeruk waduk di Bili-bili,” ucap JK setelah meninjau Bendungan Bili-bili.

Menurut dia, menjaga lingkungan sangat perlu sehingga hutan harus diperbaiki. Misalnya daerah ketinggian menimbulkan longsor karena ditanami jagung. Oleh sebab itu harus diganti untuk membantu lingkungan dengan menanam bibit pepohonan, tapi butuh maksimal tiga tahun. “Ini juga terjadi karena penduduk makin bertambah dan bangunan. Jadi daya serap berkurang, maka kita harus taat aturan soal bangunan,” kata JK.

Sebelumnya terjadi banjir besar di Sulawesi Selatan. Banjir menerjang hampir seluruh kabupaten dan kota di wilayah itu. Hingga hari ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana tersebut mengakibatkan 68 orang meninggal, 7 orang hilang, 47 luka-luka dan 6.757 orang mengungsi.

Baca juga: Banjir Makassar Mulai Surut, Warga Bersih-bersih Rumah

JK mengatakan terkait korban, pemerintah telah menginstruksikan Kementerian Soasial memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal. Adapun Kementerian Pekerjaan Umum diperintahkan memperbaiki jembatan atau infrastruktur yang rusak akibat banjir.

Untuk ahli waris korban yang meninggal diberikan Rp15 juta per orang. “Saya turun langsung ingin melihat apa yang terjadi,” tutur JK.