TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menyebut Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memerlukan waktu selama 30 hari (sebulan) untuk mempelajari buku-buku yang dirazia aparat gabungan setempat di Padang. Buku-buku yang diamankan itu menurut aparat keamanan ditengarai menyebarkan paham komunisme.

"Nanti setelah sebulan, kalau terbukti isi kontennya melanggar maka akan diserahkan ke Kepolisian untuk disidik," ucap Dedi di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Kamis, 10 Januari 2019. Namun, jika isi konten tak terbukti mengajarkan paham PKI maka buku tersebut akan dikembalikan.

Dedi menjelaskan apabila isi buku tersebut terbukti melanggar maka pihak pertama yang akan dipanggil adalah penjual buku. Lalu, produsen atau penerbit buku, dan terakhir penulis buku.

Aparat gabungan TNI, Polri, dan Kejaksaan Negeri Padang menyita enam eksemplar dari tiga buku yang disinyalir mengandung paham komunisme pada Selasa, 8 Januari 2018. Kepala Pangdam I/Bukit Barisan Kolonel Infantri Roy Hansen J. Sinaga membantah adanya penyitaan sejumlah buku tersebut. "Bukan disita, tapi diamankan, dan bukan juga ada razia," kata Roy saat dihubungi, Kamis, 10 Januari 2019.

"Pengamanan" buku-buku tersebut, kata Roy, berawal dari laporan masyarakat setempat. Buku yang sudah diamankan itu selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Kejaksaan, kata dia, akan meneliti konten buku-buku itu untuk mendapatkan kesimpulan apakah benar telah melanggar sebagaimana diatur dalam TAP MPRS Nomor XXV THN 1966 (Larangan Komunis). Sedangkan untuk kapan buku-buku tersebut dikembalikan, Roy tidak tahu menahu. Sebab, buku tersebut sudah dalam kewenangan Kejaksaan.

Dua pekan sebelumnya, ratusan buku yang diduga memuat kata-kata komunis dan PKI juga dirazia di Kediri, Jawa Timur, pada 26 Desember 2018 lalu. Razia dilakukan setelah Kodim 0809 Kediri mendapat laporan dari masyarakat.

ANDITA RAHMA