Beri Award Kebohongan untuk Prabowo, Demokrat: Adab PSI Nol Besar

Jumat, 4 Januari 2019 17:07 WIB

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengirimkan penghargaan kebohongan terlebay awal tahun 2019 kepada calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto pada hari ini, Jumat, 4 Januari 2019. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam dan piala. Dewi Nurita/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menuding Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menabrak etika dan kepatutan berpolitik karena memberikan penghargaan kebohongan untuk calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.

Baca juga: Kerap Buat Pernyataan Kontroversial, PSI: Ideologi Partai

"Sebagai partai harusnya haram melakukan ke partai lain. Ini etika dan adabnya PSI nol besar," kata Ferdinand kepada Tempo, Jumat, 4 Januari 2019.

PSI baru saja memberikan penghargaan kebohongan untuk Prabowo, Sandiaga, dan Andi Arief. Masing-masing mendapat label berbeda, yakni kebohongan ter-lebay (berlebihan), ter-hqq (hakiki), dan ter-halu (halusinasi). Penghargaan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni.

Ferdinand kemudian mempertanyakan metodologi yang digunakan PSI dalam memberikan penghargaan itu. Dia menganggap kriteria, peserta, juri, dan metode penilaian pemberian award itu tak jelas.

Advertising
Advertising

"Kalau bicara award harusnya ada mekanisme yang jelas. Penilaian seperti apa metodenya, peserta yang diikutkan siapa, juri yang menilai siapa," kata Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga ini. "PSI telah melampaui kewenangannya sebagai partai memberikan award tanpa metodologi yang jelas."

PSI menyematkan penghargaan itu lantaran blunder pernyataan Prabowo soal selang cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, omongan Sandiaga soal membangun tol Cikopo Palimanan (Cipali) tanpa utang, dan cuitan Andi Arief soal tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos. Namun menurut Ferdinand, ketiga isu itu disampaikan bukan tanpa alasan.

Baca juga: Soal Instruksi Selamat Natal, PSI: Banyak Keluhan Kawan Kristiani

Dia berdalih, Prabowo menyinggung soal selang cuci darah itu setelah mendengar aduan dari beberapa dokter yang mengaku bertugas di RSCM. "Mereka mengalami hal itu dan dilaporkan ke Pak Prabowo, maka Pak Prabowo menyampaikan. Kalau mau diusut ini, jangan main tuduh orang pembohong," kata Ferdinand.

Berikutnya, Ferdinand mengatakan omongan Sandiaga soal membangun tol Cipali tanpa utang pun betul. Dia berujar, Sandiaga mengatakan pembanguan itu tanpa utang, tapi tak menafikan bekerja sama dengan pihak swasta lain.

Adapun ihwal cuitan Andi Arief, Ferdinand dan sejumlah politikus Demokrat lainnya membela Andi dari tuduhan menyebar hoax. Mereka mengatakan Andi justru menjadi pemicu agar info itu dicek.

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

6 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Terima Dukungan Kaesang Maju Pilwalkot Bekasi, DPD PSI: Keputusan di Tangan Beliau

10 jam lalu

Terima Dukungan Kaesang Maju Pilwalkot Bekasi, DPD PSI: Keputusan di Tangan Beliau

PSI Kota Bekasi mengaku telah menerima dukungan agar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilwalkot Bekasi 2024

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

10 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

10 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

10 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

10 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

13 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

14 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya