TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum administrasi negara Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, mengatakan ada kemungkinan penundaan pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru karena ada beberapa syarat belum dipenuhi. Salah satunya ialah syarat Letnan Jenderal TNI Doni Monardo cuti atau mundur dari dinas militer.

"Kalau belum terbit, belum dapat dilantik karena nanti melanggar syarat prosedur," kata Dian kepada Tempo, Kamis malam, 3 Januari 2019. Menurut dia, hal yang demikian tidak baik dalam tertib administrasi Negara.

Baca:

Dian menuturkan pejabat dalam kementerian atau lembaga memang harus dari kalangan sipil, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam Pasal 47 UU TNI, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Namun, kata Dian, bisa juga pejabat negara diangkat dari kalangan militer atau Polri aktif yang sedang cuti dari kedinasannya.

Penundaan pelantikan Doni Monardo, kata Dian, sudah tepat dilakukan. Namun, ia menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan terlalu terburu-buru mengumumkan penggantian Kepala BNPB. "Asas publisitas dan kecermatan pemerintah harus diperbaiki, agar tidak menyebabkan kerumitan dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.

Presiden Jokowi diagendakan melantik Kepala BNPB yang baru pada Rabu, 2 Januari 2018. Namun, acara itu ditunda. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, menyatakan penundaan pelantikan kepala BNPB baru disebabkan masalah administrasi.

Pejabat baru yang akan dilantik adalah Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Ia akan menggantikan Laksamana Muda (Purn) Willem Rampangilei yang telah menjabat sebagai Kepala BNPB sejak September 2015.