Revisi Perpres BNPB, Agar Doni Monardo Tak Mundur dari TNI?

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Letjen TNI Doni Monardo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 April 2018. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan revisi peraturan presiden terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana  atau BNPB diperlukan agar Letnan Jenderal Doni Monardo tidak perlu mundur dari kedinasannya di TNI. "Bisa ke arah sana," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.

Baca juga: Doni Monardo, dari Komandan Paspampres Sampai Urus Citarum

Berdasarkan Pasal 157 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi JPT (jabatan pimpinan tinggi) pada Instansi Pemerintah selain Instansi Pusat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 setelah mengundurkan diri dari dinas aktif.

Menurut Moeldoko, hampir semua pekerjaan terkait kebencanaan melibatkan TNI dan polisi aktif. Dengan Kepala BNPB yang masih anggota TNI aktif, Moeldoko menilai akan memudahkan koordinasi. "Kira-kira begitu sebagai pertimbangan," katanya.

Moeldoko menuturkan, dalam revisi perpres, kedudukan BNPB juga nantinya akan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Saat ini, BNPB bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008.

Letnan Jenderal Doni Monardo saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Ia ditunjuk sebagai Kepala BNPB yang baru untuk menggantikan Willem Rampangilei yang telah menjabat sejak 2015.

Baca juga: Alasan Jokowi Ganti Kepala BNPB, Moeldoko: Perlu Penyegaran

Namun, Presiden Joko Widodo hingga kini belum melantik Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Seremoni pelantikan Doni Monardo semestinya digelar pada Rabu kemarin, tetapi acara tersebut kemudian ditunda. Awalnya pihak Istana mengatakan penundaan itu dilakukan karena Presiden Jokowi ada agenda ke Lampung untuk menemui pengungsi tsunami.

Belakangan Juru bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan ada masalah administrasi yang perlu dibereskan terlebih dahulu sebelum Doni Monardo menjabat.






19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

5 jam lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

7 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

8 jam lalu

Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

Moeldoko mendukung langkah Panglima TNi Jenderal Andika Perkasa yang mengubah batas minimal tinggi tubuh calon taruna dan taruni Akmil.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

9 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Apresiasi Kinerja Polri di Kasus Ferdy Sambo, Moeldoko: Kita Tunggu Proses Hukumnya

9 jam lalu

Apresiasi Kinerja Polri di Kasus Ferdy Sambo, Moeldoko: Kita Tunggu Proses Hukumnya

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai Polri sudah menjalankan perintah Presiden Jokowi dalam penanganan kasus Ferdy Sambo.


Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

1 hari lalu

Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia untuk korban banjir di Provinsi Sindh telah tiba di Karachi, Pakistan


Garuda Indonesia Angkut 61 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Pakistan

2 hari lalu

Garuda Indonesia Angkut 61 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Pakistan

Penerbangan khusus Garuda Indonesia ini diberangkatkan bertahap dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Bandara Internasional Jinnah.


Jokowi Utus Muhadjir dan Kepala BNPB ke Pakistan Serahkan Bantuan Korban Banjir

3 hari lalu

Jokowi Utus Muhadjir dan Kepala BNPB ke Pakistan Serahkan Bantuan Korban Banjir

Jokowi mengingatkan beberapa barang bantuan yang kerap terabaikan untuk disalurkan ketika bencana, yaitu pakaian anak-anak dan perempuan.


Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

3 hari lalu

Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut banjir Pakistan telah memaksa kurang lebih 800 ribu warga mengungsi.


Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY: Kenapa Harus Membandingkan

10 hari lalu

Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY: Kenapa Harus Membandingkan

Kepala Staf Presiden Moeldoko siap mengeluarkan data untuk menangkis tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.