Revisi Perpres BNPB, Agar Doni Monardo Tak Mundur dari TNI?

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Letjen TNI Doni Monardo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 April 2018. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Letjen TNI Doni Monardo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 April 2018. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan revisi peraturan presiden terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana  atau BNPB diperlukan agar Letnan Jenderal Doni Monardo tidak perlu mundur dari kedinasannya di TNI. "Bisa ke arah sana," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.

    Baca juga: Doni Monardo, dari Komandan Paspampres Sampai Urus Citarum

    Berdasarkan Pasal 157 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi JPT (jabatan pimpinan tinggi) pada Instansi Pemerintah selain Instansi Pusat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 setelah mengundurkan diri dari dinas aktif.

    Menurut Moeldoko, hampir semua pekerjaan terkait kebencanaan melibatkan TNI dan polisi aktif. Dengan Kepala BNPB yang masih anggota TNI aktif, Moeldoko menilai akan memudahkan koordinasi. "Kira-kira begitu sebagai pertimbangan," katanya.

    Moeldoko menuturkan, dalam revisi perpres, kedudukan BNPB juga nantinya akan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Saat ini, BNPB bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008.

    Letnan Jenderal Doni Monardo saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Ia ditunjuk sebagai Kepala BNPB yang baru untuk menggantikan Willem Rampangilei yang telah menjabat sejak 2015.

    Baca juga: Alasan Jokowi Ganti Kepala BNPB, Moeldoko: Perlu Penyegaran

    Namun, Presiden Joko Widodo hingga kini belum melantik Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Seremoni pelantikan Doni Monardo semestinya digelar pada Rabu kemarin, tetapi acara tersebut kemudian ditunda. Awalnya pihak Istana mengatakan penundaan itu dilakukan karena Presiden Jokowi ada agenda ke Lampung untuk menemui pengungsi tsunami.

    Belakangan Juru bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan ada masalah administrasi yang perlu dibereskan terlebih dahulu sebelum Doni Monardo menjabat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?