Pasca-Penyerangan, TNI akan Buka Akses Terisolir di Papua

Reporter

Antara

Jumat, 14 Desember 2018 06:17 WIB

Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, Rabu, 5 Desember 2018. Aparat gabungan terus berusaha mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga telah menewaskan 19 pekerja PT Istaka Karya dan satu anggota TNI. ANTARA/Iwan Adisaputra

TEMPO.CO, Wamena - TNI berencana mengambil alih pembangunan jalan Trans Papua serta jembatan di lokasi peyerangan pekerja PT Istaka Karya di Distrik Yal dan Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Komandan Resor Militer 172/PWY Kolonel Infanteri Jonathan Binsar Parluhutan mengatakan rencana itu untuk sementara masih dalam tahap komunikasi dengan Mabes TNI. Menurut dia, sebelumnya ada instruksi dari pimpinan untuk melanjutkan pengerjaan jalan dan jembatan yang terhenti pascapenembakan belasan pekerja oleh kelompok bersenjata.

Baca: DPR Minta PBB Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris

Pembukaan akses daerah terisolir itu akan dilakukan oleh TNI dari zeni tempur. "Mungkin satu dua minggu ke depan sudah masuk personel ke sana, dan kemungkinan minggu depan sudah mulai mendorong alat-alat ke lokasi. Paling lambat tiga minggu ke depan sudah mulai bekerja," kata Jonathan pada Kamis, 13 Desember 2018.

Pihak TNI juga berencana membangun koordinasi dengan balai jalan agar pemenuhan infrastruktur Papua sesuai instruksi Presiden Jokowi bisa terus dilakukan. "Apapun yang terjadi, kita harus tuntaskan pembangunan infrastruktur karena itu yang bisa kita lakukan untuk memajukan untuk daerah terpencil di Papua," kata Jonathan.

Advertising
Advertising

Jonathan belum mengetahui jumlah personel yang nantinya ditempatkan di sana, namun diperkirakan di atas 500 orang ditambah pasukan pengamanan. "Intinya TNI siap kerjakan itu karena tugas kita untuk bagaimana caranya masyarakat di Papua, sehingga wilayah terpencil bisa merasakan sentuhan pembangunan pemerintah," ujarnya.

Baca: Terima Surat Terbuka Diduga dari OPM, Begini Tanggapan Istana

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XVIII Jayapura Osman Marbun sebelumnya mengatakan pengerjaan jalan tetap dilanjutkan oleh TNI. "Ke depan pengamanan harus tetap melekat di pihak yang melaksanakan, dalam hal ini penyedia jasa pengerjaan itu, dan bahkan dengan kejadian kemarin, Zipur akan turun membantu kita," kata dia.

Marbun mengatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelanjutan pembangunan jalan Trans Papua itu masih dipersiapkan. "Misalnya dari Zipur mereka pun harus mempersiapkan dahulu pengiriman personilnya maupun mobilisasi alat dan sebagainya," kata dia.

Sejauh ini, kata Marbun, pengerjaan 14 jembatan untuk empat tahun anggaran di wilayah itu sudah mencapai 72 persen. "Tahun ini saja sudah 72 persen, jadi lanjutannya lagi di 2019 akan diselesaikan dengan melibatkan TNI," ujarnya.

Baca: JK: Pusat Tak Pernah Ambil Kekayaan Papua

Berita terkait

Anggaran Turun, Maruarar Sirait Optimis Wujudkan Pembangunan 3 Juta Rumah

53 menit lalu

Anggaran Turun, Maruarar Sirait Optimis Wujudkan Pembangunan 3 Juta Rumah

Menteri Maruarar Sirait mengaku optimis bisa mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah meski alokasi anggaran turun.

Baca Selengkapnya

Dadan Hindayana Ungkap Alasan Struktur Badan Gizi Nasional Didominasi Purnawirawan TNI

4 hari lalu

Dadan Hindayana Ungkap Alasan Struktur Badan Gizi Nasional Didominasi Purnawirawan TNI

Setidaknya ada lima dari delapan jabatan di struktur pelaksana atau pejabat eselon 1 di Badan Gizi Nasional yang dihuni oleh pensiunan TNI.

Baca Selengkapnya

Mentan Amran Sulaiman Ajak Prajurit TNI Tanam Cabai hingga Ternak Lele di Pekarangan Rumah

5 hari lalu

Mentan Amran Sulaiman Ajak Prajurit TNI Tanam Cabai hingga Ternak Lele di Pekarangan Rumah

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak prajurit TNI turut terlibat program pekarangan pangan lestari. Tanam cabai, pelihara ayan, hingga ternak lele

Baca Selengkapnya

TMMD ke-122 Berhasil Bangun Jalan Tembus Antar Desa di Kabupaten Kediri

5 hari lalu

TMMD ke-122 Berhasil Bangun Jalan Tembus Antar Desa di Kabupaten Kediri

TMMD ke-122 merupakan program yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat.

Baca Selengkapnya

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

5 hari lalu

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

Kemenko Polkam memetakan wilayah rawan pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

5 hari lalu

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

Komnas HAM menyatakan tiga warga Papua yang tewas ditembak TNI pada Juli lalu tidak memiliki catatan kriminal

Baca Selengkapnya

Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

5 hari lalu

Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

Peneliti BRIN menekankan pentingnya pelestarian motif Megalitik Tutari sebagai sumber inspirasi seni kontemporer Papua.

Baca Selengkapnya

Menhan Sjafrie Gelar Rapat di Mabes TNI, Ini yang Dibahas

6 hari lalu

Menhan Sjafrie Gelar Rapat di Mabes TNI, Ini yang Dibahas

Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menekankan pentingnya jiwa korsa kepada jajaran pejabat TNI.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

6 hari lalu

Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

Prabowo ingin tingkatkan pembangunan Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara: Tidak harus datangkan orang dari luar.

Baca Selengkapnya

Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM

7 hari lalu

Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM

Ini untuk pertama kalinya Komnas HAM dan TNI memiliki nota kesepahaman.

Baca Selengkapnya