TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satuan Tugas Polri Bimbingan Masyarakat Noken, Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Eko Sutardo memiliki pengalaman pilu saat berbaur dengan anak-anak di kawasan rawan konflik di Papua. Saat itu salah satu anak menjawab ingin menjadi tentara Organisasi Papua Merdeka atau OPM saat ditanya soal cita-cita.

Baca juga: Kata Wiranto TNI Pakai Granat Saat Buru Kelompok Bersenjata Papua

"Kami sering temui anak-anak di kawasan rawan konflik, dan sering bertanya tentang cita-cita mereka, ada yang kami temukan menjawab ingin jadi OPM," Eko saat ditemui Tempo di Jakarta Selatan, Selasa 11 Desember 2018.

Eko mengatakan, di kawasan rawan konflik kelompok bersenjata terkadang menjadi idola bagi anak-anak, mereka menilai kelompok tersebut keren lantaran memegang senjata.

"Saya ingin seperti kakak-kakak yang pegang senjata, jalan-jalan, tembak - tembak, punya banyak uang," ujar Eko menirukan jawaban anak-anak tersebut.

Menurut Eko hal tersebut terjadi karena di kawasan rawan konflik itu anak-anak sering langsung bersentuhan dengan kelompok bersenjata, terkadang dalam lingkungan tersebut, kelompok itu menanamkan doktrin-doktrin kebencian.

Eko berpendapat salah satu penyebab berlanjutnya gerakan separatis di Papua karena akibat trauma konflik yang dialami oleh anak-anak Papua dan doktrin kebencian tersebut.

Eko menyebutkan bentuk trauma konflik itu seperti keluarganya menjadi korban penembakan, hingga rasa benci muncul tanpa ada penanganan atau pemulihan.

Eko memberi contoh Sebby Sambom yang masih berusia muda tapi telah menjadi juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) organisasi sayap militer OPM.

Baca juga: Evakuasi Korban Penyerangan Papua, Wiranto: TNI Tak Gunakan Bom

Sebelumnya, penliti LIPI khusus isu Papua Adriana Elisabeth berpendapat salah satu penyebab terulangnya kasus penembakan atau pelanggaran HAM di Papua karena tidak adanya program trauma healing dari pemerintah terhadap korban konflik.

Adriana pun membandingkan pentingnya pendampingan trauma bagi korban konflik dengan korban bencana. "Pemerintah untuk trauma healing bencana seperti gempa Lombok, Donggala sigap menurunkan pendamping, padahal bagi korban konflik ini juga sangat dibutuhkan, tapi pemerintah belum ada memiliki progam untuk itu," ujarnya.