TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK mengatakan dalam peringatan Hari HAM sedunia, pemerintah cenderung dinilai sebagai pelanggar hak asasi manusia (HAM). Padahal, menurut JK, pemerintah juga menjadi korban pelanggaran HAM.

"Pemerintah juga dilanggar hak-haknya. Apa yang terjadi di Papua pada minggu lalu, tentu kita menyadari siapa yang melanggar HAM," kata JK dalam peringatan Hari HAM sedunia di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018.

Baca: Hari HAM, Konflik Agraria Imbas Proyek Infrastruktur Jadi Sorotan

JK berujar kasus penembakan di Papua menunjukkan bahwa masyarakat yang anti-pemerintah juga melanggar HAM. Bahkan, kata dia, penembakan terhadap para pekerja proyek infrastruktur di Papua merupakan pelanggaran HAM berat.

"Itu yang harus kita pahami, karena cenderung bahwa yang melanggar HAM selalu pemerintah, selalu orang lain. Tapi juga masyarakat melanggar HAM, membunuh tanpa alasan terhadap semua orang yang ada di pengerjaan proyek itu," katanya.

JK berharap Komnas HAM bisa bekerja secara adil dalam menangani masalah seperti itu. Sehingga, kata JK, pemerintah bukan hanya dalam posisi tertuduh, tapi juga dianggap sebagai korban pelanggaran HAM.

Simak: Hari HAM Sedunia, KontraS Napak Tilas Pelanggaran HAM di Aceh

"Inilah, tentu hal-hal yang menjadi pemahaman kita, bagaimana secara bersama-sama dan kita menghargai itu, karena itu lah pemerintah membentuk Komnas HAM ini dalam rangka semua kita menghargai hak-hak dasar manusia dan seperti itu," kata JK.

Dalam kasus di Papua, sebanyak 28 pekerja diserang oleh kelompok bersenjata pada 2 Desember 2018. Dari jumlah itu, sebanyak 14 orang meninggal di lokasi kejadian. Adapun sisanya berupaya menyelamatkan diri. Namun hanya empat orang yang berhasil mencapai Pos TNI Yonif 755 di Mbua. Lima orang lainnya diketahui dibantai oleh kelompok bersenjata.