TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menyayangkan pernyataan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebut ada 41 masjid diduga terpapar radikalisme. Menurut Almuzzammil, informasi itu seharusnya tak disampaikan BIN secara langsung ke publik.

Baca: Masjid Terpapar Radikalisme, P3M: Tema Ujaran Kebencian Tertinggi

"Itu kan bukan untuk informasi publik ya. BIN seharusnya memberikan informasi untuk pengambil kebijakan di negara," kata Almuzzammil di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS, Jakarta, Kamis, 22 November 2018. Menurut Almuzzammil, BIN seharusnya membuka informasi hanya untuk pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

Setelah itu, kata dia, pemerintah seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Kementerian Agama yang menyampaikan hal seperti ini. "Saran kami sih BIN jalankan tupoksinya. Harus sampaikan ke pengambil kebijakan, dan pengambil kebijakan yang menyampaikan informasi," katanya.

Sebelumnya, BIN memberikan penjelasan perihal puluhan masjid di lingkungan kantor pemerintahan yang terpapar paham radikalisme. Juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto menyebutkan data tersebut merupakan hasil penelitian Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama beberapa waktu lalu.

Simak: Masjid Terpapar Radikalisme, dari Level Rendah ke Tinggi

Wawan menyebutkan dalam penelitian itu, P3M NU menemukan 41 masjid yang diduga terpapar paham radikalisme. Kesimpulan itu berangkat dari ceramah di masjid. Wawan berpendapat keberadaan masjid di lingkungan kementerian dan BUMN perlu dijaga dari penyebaran paham radikalisme termasuk ujaran kebencian terhadap kalangan tertentu.