TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang 75 ulama dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Depok untuk diajak berdialog di Masjid Baitussalam, Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini. Dalam diskusi itu, Jokowi mengklarifikasi sejumlah tudingan yang ditujukan kepadanya dan pemerintah.

Baca: Jokowi Belum Bersikap Soal Baiq Nuril, Istana: Masih di Yudikatif

Isu yang diklarifikasi Jokowi adalah soal banjir tenaga kerja asing (TKA) hingga dirinya yang dianggap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). "Menjelang tahun politik seperti ini yang banyak memang isu-isu. Saya sudah empat tahun ini banyak isu, ada isu tapi saya tidak pernah menjawabnya. Tapi kali ini mumpung bertemu para ulama saya ingin sampaikan," katanya di lokasi, Rabu, 21 November 2018.

Terkait tudingan Indonesia banjir TKA, khususnya dari Cina, Jokowi membantah. Ia menjelaskan jumlah TKA di sini tidak mencapai 1 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Angka ini jauh lebih kecil ketimbang negara-negara lain di dunia.

Ia mencontohkan jumlah TKA di Uni Emirat Arab mencapai 83 persen, Arab Saudi 23 persen, dan Malaysia 5,4 persen. Sementara itu di Indonesia hanya 78 ribu TKA atau 0,03 persen dari total penduduk. "Jangan ada yang menyelewengkan jadi 10 juta, datanya dari mana. Kalau saya ini jelas data dari imigrasi," ucapnya.

Baca: Jokowi Ingin 260 Juta Penduduk Indonesia Jadi Kekuatan Besar

Menurut Jokowi, lebih tepat jika menganggap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang membanjiri negara lain. Ia membandingkan TKA Cina di Indonesia hanya 24 ribu, sementara TKI di Cina daratan mencapai 80 ribu. "Di Hong Kong, kan Cina juga, 160 ribu, Taiwan 200 ribu, kalau ditotal 440 ribu," ujarnya.

Dengan perbandingan itu, Jokowi menampik tudingan bahwa pemerintahannya dianggap antek asing. "Karena tenaga kerja kita lebih banyak di sana justru orang di sana antek Indonesia, kalau mau dibolak-balik," kata dia.

Jokowi juga membantah tudingan bahwa pemerintahannya dikendalikan asing. Ia mengklaim justru di era kepemimpinannya banyak aset asing yang diambil alih. Jokowi mencontohkan seperti kepemilikan blok Mahakam, blok Rokan, dan saham mayoritas di PT Freeport Indonesia.

Baca: Dua Kunci Bangun Sumber Daya Manusia Berkualitas Menurut Jokowi

Jokowi juga menampik tudingan yang menyebut dirinya sebagai aktivis PKI. Ia menuturkan PKI bubar pada tahun 1966 sedangkan ia lahir 1961. Artinya, Jokowi berumur sekitar 5 tahun saat PKI bubar. "Apa ada aktivis PKI balita?" ujarnya.