TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan para menteri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Pembangunan SDM, kata dia, merupakan tahapan besar kedua yang sedang dilakukan usai pemerintahannya membangun infrastruktur secara besar-besaran.
"Saya ingin mengingatkan kita akan masuk ke tahapan besar berikutnya yaitu investasi di bidang SDM," kata Jokowi dalam pengantar rapat terbatas tentang Pembangunan SDM untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 21 November 2018.
Baca: Pantau Harga Pangan, Jokowi Mengaku Sarapan Angka Tiap Hari
Jokowi menjelaskan populasi penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 260 juta akan menjadi kekuatan besar jika memiliki kualitas yang baik. "Kita harus bisa menjadikan 260 juta penduduk Indonesia sebagai sebuah kekuatan besar negara kita. Bukan hanya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mengejar kesejahteraan dan mengejar kemajuan bersama," ujarnya.
Untuk mencapai hal itu, kata Jokowi, ada dua kunci yang harus dilaksanakan. Pertama, perbaikan sistem pendidikan dan kedua adalah peningkatan keterampilan pekerja dan pencari kerja.
Terkait perbaikan sistem pendidikan, Jokowi ingin ada revitalisasi pendidikan vokasi. "Yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi," ujarnya.
Baca: Jokowi Tengok Perkembangan Pembangunan Jalan Trans Papua
Jokowi mengklaim selama ini pemerintahannya telah memulai langkah perombakan dan perbaikan dalam sistem pendidikan vokasi. Namun, kata dia, belum dilakukan secara besar-besaran. Ia ingin di tahun depan perbaikan sistem ini berlangsung secara masif.
"Perombakan yang kita lakukan di SMK baik dalam kurikulum maupun penataan kompetensi. Terutama untuk guru-guru saya lihat juga sudah dimulai. Tapi sekali lagi ini memerlukan sebuah perombakan yang besar dan kita minta mulai tahun depan betul-betul dilakukan besar-besaran," kata Jokowi.
Cara yang kedua untuk membangun SDM, menurut Jokowi, adalah dengan meningkatkan keterampilan pencari kerja dan pekerja lewat pendidikan vokasi dan sertifikasi. Sama seperti perbaikan sistem pendidikan, ia ingin sertifikasi keahlian dilakukan secara besar-besaran tahun depan.
Baca: Anggaran Pengembangan SDM di RAPBN 2019 Naik Jadi Rp 14 Triliun
Jokowi mencontohkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan pelatihan vokasi dan menerbitkan sertifikat profesi bagi pekerja konstruksi. Namun jumlahnya masih dirasa kurang. "Saya minta ini tahun depan dilakukan besar-besaran mengenai ini," kata dia.
Jokowi menuturkan ia ingin dalam program ini turut melibatkan dunia usaha dan dunia pendidikan termasuk pesantren-pesantren. "Sehingga kita harapkan para santri bukan hanya mendapatkan pendidikan agama tetapi juga bekal keterampilan," ujarnya.
Dalam rapat ini, hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Selain itu, ada Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir, dan lainnya.
Baca: Jokowi Izinkan Bidang Usaha Dikuasai Asing, Rizal Ramli: Kok Tega
