Polri Cari Pengunggah Foto Hoax Anggota Polisi Mendukung Prabowo

Senin, 19 November 2018 21:28 WIB

Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com

TEMPO.CO, Mojokerto – Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Mojokerto dibantu tim Cyber Crime Kepolisian Daerah Jawa Timur menyelidiki postingan di akun Facebook yang bertuliskan dukungan Polri pada Prabowo-Sandiaga. Postingan tersebut diunggah akun Facebook Wisnu Inu pada 12 November 2018.

Pengunggah memasang foto puluhan anggota Polri bersongkok putih duduk bersila di dalam aula. Pengunggah foto juga menuliskan keterangan yang berisi:

Baca: Mabes Polri Sebut Foto Sejumlah Polisi Mendukung Prabowo Hoax

“Dapat dri grub suruh nyebarin biar merinding penjilat2 yg main curang. KAMI POLRI SIAP MENGAWAL SUARA PRABOWO-SANDI DI PILPRES 2019. DEMI MENJAGA KEAMANAN NEGARA NKRI BAGAIMANA PENDUKUNG PRABOWO-SANDI APA SIAP MENGAWAL SUARA 02 DEMI MENUJU PERUBAHAN."

Postingan itu tersebar sudah lebih dari 400 kali namun telah dihapus setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Postingan ini beredar di media sosial termasuk di internal kepolisian Mojokerto. Setelah diselidiki berdasarkan foto yang terpasang, polisi memastikan foto tersebut adalah kegiatan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Timur yang ada di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.

“Polres Mojokerto telah menerima pengaduan dari pihak SPN Polda Jatim yang ada di Mojokerto terkait foto dan postingan tersebut,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Mojokerto Ajun Komisaris Muhammad Solikhin Fery, Senin malam, 19 November 2018.

Simak: Gerindra Sindir Polri dan Kejaksaan soal Iklan Kampanye Jokowi

Menurutnya, berdasarkan keterangan dari staf SPN, foto yang diunggah tersebut adalah kegiatan di SPN Mojokerto tahun 2017. Tidak ada yang janggal dalam foto itu, namun yang jadi masalah adalah komentar dari pengunggah foto yang membuat informasi bohong dengan mengklaim dukungan Polri pada Prabowo-Sandi. “Kami dibantu Subdit Cyber Crime Polda Jatim untuk menyelidiki siapa pengunggahnya,” kata polisi yang akrab disapa Fery ini.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala SPN Polda Jawa Timur Komisaris Besar Indra membenarkan jika foto yang dipasang terduga penyebar hoax tersebut adalah kegiatan di SPN Mojokerto. “Foto tersebut adalah kegiatan Pembukaan Pekan Santri tahun 2017 yang dihadiri Bapak Anton Bahrul Alam mantan Kapolda Jatim beserta tim bertempat di Gedung Dharma,” kata Indra.

Lihat: Pilpres 2019, Pasangan Capres-Cawapres Dikawal Polisi Terlatih

Indra menuturkan kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan SPN setempat, pengasuh, dan siswa Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri Tugas Umum Tahun 2017 yang berjumlah 711 siswa.

Menurut Indra, kepastian foto itu kegiatan di SPN Mojokerto dilihat dari badge yang dipakai siswa atau peserta dan ciri-ciri bangunan atau gedung tempat kegiatan. “Betul itu foto di gedung Dharma SPN Polda Jatim di Mojokerto,” katanya.

Tidak ada yang janggal dalam foto tersebut, namun yang jadi masalah adalah komentar dari pengunggah foto yang menuliskan informasi bohong dengan mengklaim dukungan Polri pada Prabowo - Sandi. “Oleh karena itu masalah ini kami adukan ke Polres Mojokerto,” kata Indra.

ISHOMUDDIN

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

2 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

2 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

3 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

3 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

5 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

6 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

1 hari lalu

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya