Bupati Pakpak Bharat Kena OTT KPK, Demokrat: Bisa Diberhentikan

Reporter

Fikri Arigi

Minggu, 18 November 2018 16:14 WIB

Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Bertutu mengenakan jaket biru donker saat tiba di Gedung KPK usia terjaring dalam OTT, Ahad 16 November 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat masih menunggu penjelasan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penangkapan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu. Remigo juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Demokrat Pakpak Bharat, Sumatera Utara.

Baca: OTT Bupati Pakpak Bharat Diduga Terkait Suap Dinas Pekerjaan Umum

Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Imelda Sari, mengatakan partainya masih menunggu konfirmasi dari KPK. Ia memastikan bahwa Partai Demokrat dapat memberhentikan kadernya bila terbukti melakukan tindakan korupsi.

Secara internal, menurut Imelda, ada mekanisme partai yang ditandatangani setiap kader yang maju pencalegan atau pilkada terkait pakta integritas. "Sanksi pemberhentian bisa dilakukan Dewan Kehormatan Partai jika seorang kader melakukan tindakan korupsi karena melanggar pakta integritas," ujar Imelda dalam keterangan tertulis, Ahad, 18 November 2018.

Remigo ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Medan dan Jakarta pada Sabtu kemarin dan Ahad dinihari. Selain Remigo, KPK juga menangkap lima orang lain. Saat ini, Bupati Pakpak Bharat itu sudah tiba di KPK.

Baca: Terjaring OTT, Bupati Pakpak Bharat Tiba di Gedung KPK

Menurut Imelda, kader partai yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan berujung pada pemecatan. "Kalau OTT KPK, berkaca dari kasus-kasus sebelumnya pada saat ditetapkan tersangka sudah diberhentikan, langsung diberhentikan. Zero toleran pada kasus korupsi,” ujar Imelda saat dihubungi Tempo Ahad 18 November 2018.

Advertising
Advertising

berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, biasanya kader yang ditangkap dalam OTT KPK ujungnya pemecatan. "Zero toleran pada kasus korupsi,” ujar Imelda.

Baca: OTT di Jakarta dan Medan, KPK Tangkap Bupati Pakpak Bharat

Imelda mewakili Partai Demokrat menyatakan prihatin soal penangkapan terhadap kader partainya. Ia memastikan Demokrat akan menghormati proses hukum sembari menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK.

Berita terkait

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

13 jam lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

15 jam lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

18 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

19 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

21 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

21 jam lalu

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

Penyitaan rumah dalam dugaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka. Apa landasan penyitaan aset tersangka korupsi?

Baca Selengkapnya

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

23 jam lalu

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

Windy Idol dan Nayunda Nabila Nizrinah terseret dalam dugaan kasus korupsi yang berbeda hingga diperiksa KPK. Apa sangkut pautnya?

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

1 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

1 hari lalu

KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

KPK menjadwalkan pemanggilan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Senin pekan depan.

Baca Selengkapnya