Terjaring OTT, Bupati Pakpak Bharat Tiba di Gedung KPK

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Bertutu mengenakan jaket biru donker saat tiba di Gedung KPK usia terjaring dalam OTT, Ahad 16 November 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Bertutu mengenakan jaket biru donker saat tiba di Gedung KPK usia terjaring dalam OTT, Ahad 16 November 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara Remigo Yolanda Berutu tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Ahad dini hari, 18 November 2018.

    Tiba pukul 14.32, Remigo mengenakan celana jins dan jaket berwarna biru tua. Ia enggan berkomentar tentang penangkapannya. Bupati hanya melambaikan tangan kanannya kepada awak media sebelum memasuki gedung KPK di Kuningan, Jakarta.

    Baca:OTT Bupati Pakpak Bharat Diduga Terkait Suap Dinas Pekerjaan Umum

    Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Remigo ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Medan pada Sabtu malam, 17 November 2018. Selain Remigo, KPK juga menangkap tiga orang lainnya, kepala Dinas Pekerjaan Umum Pakpak Bharat dan aparatur sipil negara.

    Berkaitan dengan kejadian itu, OTT KPK juga menangkap dua orang lainnya di Jakarta dari kalangan swasta.

    Baca: OTT di Jakarta dan Medan, KPK Tangkap Bupati Pakpak Bharat

    Agus mengatakan KPK menduga adanya transaksi ratusan juta rupiah dalam proyek infrastruktur Dinas PU Pakpak Bharat. "Diduga (ada) penerimaan beberapa kali, dengan nilai ratusan juta."

    Agus tidak merinci penjelasannya lebih lanjut mengenai kasus ini. KPK akan menentukan status orang-orang yang ditangkap dalam OTT itu, termasuk Bupati Pakpak Bharat, paling lama 24 jam.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.