Kata Akbar Tanjung Soal Politik Genderuwo yang Diucapkan Jokowi

Reporter

M Rosseno Aji

Minggu, 11 November 2018 07:27 WIB

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin menyampaikan pesan saat menyebut politik genderuwo. Menurut Akbar, Jokowi ingin menyampaikan bahwa kondisi politik di Indonesia masih butuh diperbaiki.

Baca: Komentar Politik Genderuwo Kubu Jokowi VS Prabowo

"Beliau tentu melihat perpolitikan kita ini masih ada yang harus diperbaiki untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan," kata dia di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur, Sabtu, 10 November 2018.

Akbar menduga politik genderuwo yang disampaikan Jokowi merupakan suatu teknik dalam kompetisi politik. Dalam politik, menurut dia, kompetisi memperebutkan kekuasaan adalah hal yang lumrah.

Namun Akbar mengingatkan, dalam kompetisi harus ada batasan, yakni nilai Pancasila, kekeluargaan dan kebersamaan. Dia meminta politikus menyadari adanya batasan tersebut dalam kompetisi politik. "Nilai itu adalah niat ke-Indonesiaan kita," ujarnya.

Baca: Soal Politik Genderuwo, Timses: Jokowi Pancing Mereka Keluar

Setelah polemik ihwal politikus sontoloyo, Jokowi menyindir aksi para politikus yang gemar menyebar propaganda menakutkan. Jokowi menyebut cara politikus tersebut sebagai politik genderuwo.

Advertising
Advertising

"Coba kita lihat politik dengan propaganda menakutkan, membuat ketakutan, kekhawatiran. Setelah takut yang kedua membuat sebuah ketidakpastian. Itu sering saya sampaikan itu namanya politik genderuwa," ujar Jokowi seperti dikutip dari bisnis.com, Jumat, 9 November 2018.

Dalam mitos Jawa, Genderuwo adalah sejenis makhluk halus berwujud manusia mirip kera yang bertubuh besar dan menakutkan.

Menurut Jokowi, saat ini banyak politikus yang sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang menakutkan, seperti genderuwo itu. Cara berpolitik semacam itu, kata Jokowi, bukanlah cara berpolitik yang beretika, karena masyarakat digiring ke arah ketidakpastian dan ketakutan sehingga terkesan kondisi Indonesia mencekam.

Baca: Soal Politik Genderuwo, Rizal Ramli: Bahasa Jokowi Jadi Aneh

"Jangan sampai seperti itu. Masyarakat ini senang-senang saja kok ditakut-takuti. Iya tidak? Masyarakat senang-senang kok diberi propaganda ketakutan. Berbahaya sekali," tutur Jokowi.

Jokowi mengatakan, cara-cara seperti itu bisa memecah persatuan bangsa. Karena itu, Jokowi mengingatkan kepada masyarakat untuk berpikir kritis dan pintar dalam menghadapi situasi semacam itu.

DEWI NURITA

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

59 menit lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

10 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

18 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

19 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya